
Jokowi Sebut Blokir Internet di Papua untuk Kebaikan Bersama
CNN Indonesia | Kamis, 22/08/2019 18:59 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemblokiran internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8), untuk kepentingan dan kebaikan bersama.
"Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).
Sebelumnya, Kominfo melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Pemblokiran dilakukan setelah Kominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," demikian tertulis dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com.
Kominfo juga sempat melambatkan akses internet di beberapa wilayah Papua, Senin (19/8). Saat itu perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkis di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih. Moeldoko menyebut pemblokiran untuk keamanan nasional.
"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).
Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut pemerintah ingin melihat situasi terlebih dahulu.
Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tak mengganggu aktivitas masyarakat Papua dan Barat. Menurutnya, akses internet sendiri masih bisa tersambung di sekolah yang ada di sana.
Langkah pemerintah itu direspons SAFEnet dengan mengeluarkan petisi online meminta pemerintah kembali menyalakan internet di Papua dan Papua Barat melalui change.org.
Petisi ini berisi tuntutan kepada pemerintah Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto dan Menkominfo Rudiantara.
SAFEnet menilai pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi, yang sebenarnya dilindung oleh pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kebijakan pemerintah memblokir jaringan internet di Papua dan Papua Barat merupakan tindakan diskriminatif berlapis yang dilakukan negara.
Menurut Koordinator KontraS Yati Andriyani, aturan tersebut jauh panggang dari api ihwal penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Pertama, tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua," ujar Yati melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (22/8).
[Gambas:Video CNN] (fra/wis)
"Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).
Sebelumnya, Kominfo melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Pemblokiran dilakukan setelah Kominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Kominfo juga sempat melambatkan akses internet di beberapa wilayah Papua, Senin (19/8). Saat itu perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkis di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih. Moeldoko menyebut pemblokiran untuk keamanan nasional.
"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).
Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut pemerintah ingin melihat situasi terlebih dahulu.
Langkah pemerintah itu direspons SAFEnet dengan mengeluarkan petisi online meminta pemerintah kembali menyalakan internet di Papua dan Papua Barat melalui change.org.
Petisi ini berisi tuntutan kepada pemerintah Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto dan Menkominfo Rudiantara.
SAFEnet menilai pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi, yang sebenarnya dilindung oleh pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
Menurut Koordinator KontraS Yati Andriyani, aturan tersebut jauh panggang dari api ihwal penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Pertama, tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua," ujar Yati melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (22/8).
[Gambas:Video CNN] (fra/wis)
ARTIKEL TERKAIT

Jokowi soal Ibu Kota ke Kaltim: Masih Tunggu Dua Kajian
Nasional 3 bulan yang lalu
Massa Aksi Papua Elukan Benny Wenda, Samakan dengan Sukarno
Nasional 3 bulan yang lalu
Jokowi Undang Tokoh Adat Papua dan Papua Barat ke Istana
Nasional 3 bulan yang lalu
Topeng Monyet di Aksi Kamisan untuk Dukung Papua
Nasional 3 bulan yang lalu
TNI Siapkan Sanksi untuk Oknum Rasialis di Surabaya
Nasional 3 bulan yang lalu
FOTO: Aksi Protes Pemuda Papua di Seberang Istana
Nasional 3 bulan yang lalu
BACA JUGA

Menkominfo Buka Suara soal Pencopotan Dirut TVRI Helmy Yahya
Teknologi • 05 December 2019 19:34
Jhonny Respons Jokowi Mangkir Sidang Blokir Internet Papua
Teknologi • 05 December 2019 15:19
Pengusaha Kapal Desak Jokowi Rombak Satuan Pengamanan Laut
Ekonomi • 05 December 2019 08:21
Jokowi Tugasi Mentan dan Menteri ATR Benahi Data Luas Sawah
Ekonomi • 04 December 2019 19:15
TERPOPULER

Tersangka Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan Dibawa ke Jakarta
Nasional • 2 jam yang lalu
Geliat Hendra Menekuni Keramik
Nasional 4 jam yang lalu
Polisi Tetapkan Jafar Shodiq Tersangka Penghinaan Ma'ruf Amin
Nasional 4 jam yang lalu