Jokowi Sebut Blokir Internet di Papua untuk Kebaikan Bersama
CNN Indonesia
Kamis, 22 Agu 2019 18:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemblokiran internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8), untuk kepentingan dan kebaikan bersama.
"Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).
Sebelumnya, Kominfo melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Pemblokiran dilakukan setelah Kominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," demikian tertulis dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com.
Kominfo juga sempat melambatkan akses internet di beberapa wilayah Papua, Senin (19/8). Saat itu perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkis di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih. Moeldoko menyebut pemblokiran untuk keamanan nasional.
"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).
Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut pemerintah ingin melihat situasi terlebih dahulu.
Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tak mengganggu aktivitas masyarakat Papua dan Barat. Menurutnya, akses internet sendiri masih bisa tersambung di sekolah yang ada di sana.
Langkah pemerintah itu direspons SAFEnet dengan mengeluarkan petisi online meminta pemerintah kembali menyalakan internet di Papua dan Papua Barat melalui change.org.
Petisi ini berisi tuntutan kepada pemerintah Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto dan Menkominfo Rudiantara.
SAFEnet menilai pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi, yang sebenarnya dilindung oleh pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kebijakan pemerintah memblokir jaringan internet di Papua dan Papua Barat merupakan tindakan diskriminatif berlapis yang dilakukan negara.
Menurut Koordinator KontraS Yati Andriyani, aturan tersebut jauh panggang dari api ihwal penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Pertama, tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua," ujar Yati melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (22/8).
[Gambas:Video CNN] (fra/wis)
"Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).
Sebelumnya, Kominfo melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih. Moeldoko menyebut pemblokiran untuk keamanan nasional.
"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).
Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut pemerintah ingin melihat situasi terlebih dahulu.
Langkah pemerintah itu direspons SAFEnet dengan mengeluarkan petisi online meminta pemerintah kembali menyalakan internet di Papua dan Papua Barat melalui change.org.
Petisi ini berisi tuntutan kepada pemerintah Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto dan Menkominfo Rudiantara.
SAFEnet menilai pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi, yang sebenarnya dilindung oleh pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
Menurut Koordinator KontraS Yati Andriyani, aturan tersebut jauh panggang dari api ihwal penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Pertama, tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua," ujar Yati melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (22/8).
[Gambas:Video CNN] (fra/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK