Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diwarnai sejumlah interupsi terkait perlindungan terhadap mahasiswa Papua yang disampaikan para anggota dewan asal Papua dan Papua Barat.

Mereka menyampaikan hal tersebut langsung kepada Pimpinan Rapat, yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon, tak berapa lama setelah rapat tersebut dibuka.

Lihat juga: TNI Sesalkan Ada Makian di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Michael Wattimena mengaku menyesalkan ketiadaan perlindungan terhadap masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di luar wilayahnya. Padahal, kata dia, pelajar merupakan aset bangsa.

"Apa yang terjadi di dalam gedung ini pada era reformasi itu juga akibat daripada kontribusi mahasiswa, sehingga kita bisa berada dalam iklim reformasi," tuturnya, saat melakukan interupsi di rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/8).

"Sehingga mahasiswa harus diproteksi bukan dipersekusi, atau diusir yang sebagaimana kita lihat dalam dinamika 3 hari akhir-akhir ini," imbuhnya.

Asrama Mahasiswa Papua, di Surabaya, didatangi oleh sejumlah ormas, Jumat (16/8). (CNN Indonesia/Farid Miftah Rahman)

Michael pun meminta kasus ini diusut dengan tuntas, terutama terkait dalang penurunan bendera merah putih yang ditemukan di dalam selokan. Sebab hal inilah yang menjadi pemicu awal insiden kerususan terjadi.

"Kami minta kepada Bapak Kapolri untuk mengusut siapa yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera merah putih di dalam selokan itu," kata dia.

Dia juga menyinggung soal ucapan bernada rasisme yang diterima para mahasiswa di Surabaya. Kata dia, perlakuan ini sama sekali tak menunjukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Lihat juga: Situasi Sorong Memanas, Polisi Tembakan Gas Air Mata

"Persaudaraan kita ini dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini harus kita jaga," kata dia.

Senada, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra asal Papua Steven Abraham meminta kasus ini diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Steven bahkan menyebut TNI-Polri perlu ditindak jika lalai mengerjakan tugasnya dalam memberikan rasa aman terhadap mahasiswa Papua.

"Ini harus diusut, ditindak. Bila perlu pejabat di atasnya harus dicopot. Pembiaran ini menimbulkan polemik yang luar biasa yang terjadi di tanah Papua," jelas Steven.

Gedung Majelis Rakyat Papua yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/02). (ANTARA FOTO/Tomi)

Sebelumnya, insiden pengepungan terhadap asrama mahasiswa oleh ormas dan aparat terjadi di Surabaya, Jumat (16/8). Puluhan mahasiswa ditangkap polisi. Hal itu dipicu kabar perusakan bendera merah putih di grup Whatsaap.

Sehari sebelumnya, terjadi tawuran antara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan warga di Malang. Mereka saling melempar batu di jalanan. Polisi kemudian melerai kedua kelompok.

Dua insiden itu diakui oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi pemicu kerusuhan dan demonstrasi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat.

[Gambas:Video CNN] (tst/arh)