Kader Pertanyakan Golkar Tak Ikuti Tren Munas Partai Koalisi

CNN Indonesia | Jumat, 23/08/2019 04:55 WIB
Kader Pertanyakan Golkar Tak Ikuti Tren Munas Partai Koalisi Sejumlah kader AMPG mendatangi DPP Partai Golkar untuk mendesak pleno. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Wasekjen DPP) Partai Golkar Viktus Murin menyebut konsolidasi partai, salah satunya lewat musyawarah nasional (munas), sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 disebut jadi tren.

Namun, ia mempertanyakan partainya yang belum juga merespons tren tersebut demi mengantisipasi perubahan pemerintahan.

"Kami berharap begitu (munas sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf) karena trennya partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf sedang antisipasi konsolidasi dengan langkah politik yang progresif untuk merespons situasi baru dari pemerintah," kata Viktus di depan Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta‬ Barat pada Kamis (22/8).


"Seharusnya Golkar yang punya pengalaman lebih panjang itu merespons situasi yang sama," ia menambahkan.

Viktus pun mendesak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar segera menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar untuk menentukan jadwal munas.

Kantor DPP Partai Golkar.Kantor DPP Partai Golkar. (Safir Makki)
Menurutnya, berdasarkan aturan partainya dinyatakan bahwa rapat pleno seharusnya dilaksanakan setiap dua bulan. Namun, lanjutnya, DPP belum sekali pun menggelar rapat pleno sejak 27 Agustus 2018.

"Genap satu tahun belum ada rapat [pleno]," katanya.

Senada, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Nofel Saleh Hilabi menyayangkan sikap DPP Partai Golkar yang seolah enggan menyerap aspirasi pihaknya yang telah menyambangi Kantor DPP Partai Golkar pada hari ini.

"Tujuan hari ini, kami mau mendorong Ketua Umum melaksanakan pleno," katanya, ditemui di lokasi.

Dia menegaskan rapat pleno merupakan agenda penting untuk membicarakan program Partai Golkar ke depan. Nofel pun mempertanyakan alasan Airlangga dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich tak kunjung menggelar rapat pleno.

"Di sini (kantor DPP) adalah tempat wadah untuk berdiskusi dan berkoordinasi kenapa kok tidak dilaksanakan, dan ini kan rumah kami semua," kata Nofel.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan kandidat pesaingnya di munas, Bambang Soesatyo (kiri).Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan kandidat pesaingnya di munas, Bambang Soesatyo (kiri). (Detikcom/Grandyos Zafna)
Diketahui, ratusan anggota AMPG sendiri mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, mulai Kamis (22/08) pukul 13.30 WIB dan masih bertahan hingga malam hari. Tuntutan massa adalah agar DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno. Aparat kepolisian sendiri tampak menjaga ketat kantor DPP Partai Golkar.

Sebelumnya, Airlangga memastikan munas tetap dilaksanakan pada Desember 2019. Ia menyebut mekanisme itu sudah berjalan sejak 2004.

Hal itu ditegaskan Airlangga menanggapi pernyataan Politikus Golkar Bambang Soesatyo yang mengatakan sudah seharusnya semua partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar kongres, muktamar, munas, atau konsolidasi internal sebelum 1 Oktober 2019.

"Kan masing-masing (partai) punya mekanisme sendiri-sendiri," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).

Airlangga mengatakan sejak era Jusuf Kalla (JK), Aburizal Bakrie alias Ical, sampai Munas Golkar terakhir 2014 ataupun Munaslub pada 2017 lalu selalu dilaksanakan pada Desember.

"Jadi kami mengikuti mekanisme yang ada," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (mts/arh)