Aktivis Sebut Pemindahan Ibu Kota Untungkan Pemilik Lahan

CNN Indonesia
Senin, 26 Aug 2019 19:53 WIB
Aktivis lingkungan berpendapat pemindahan ibu kota hanya menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kaltim. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah (Kanan). (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai aktvis lingkungan serampangan dan terkesan hanya akan menguntungkan penguasa lahan. Jokowi telah mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke dua kabupaten di Kaltim yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara pada Senin (26/8).

Sejumlah aktivis lingkungan dari Jatam, WALHI, Jatam Kaltim, dan Kiara mengkritik rencana pemindahan ibu kota itu.

"Pemindahan berkedok mega proyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kaltim," ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional Merah Johansyah melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com


Merujuk data Jatam, kata Merah, terdapat 1.190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim dan 625 izin di Kabupaten Kukar. Sementara ada 90 izin pertambangan di Kecamatan Samboja dan 44 izin tambang di Bukit Soeharto. 

"Pemindahan ibu kota ini akan sangat menguntungkan PT Singlurus Pratama sebagai perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja," katanya.

Sementara pemindahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dinilai akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena sebagian besar lahan di lokasi tersebut dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH).

"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari 'kompensasi politik' atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres," ucapnya.

Di sisi lain, kata Merah, pemindahan ibu kota ini juga tak dilakukan dengan publikasi kajian ilmiah.

Menurutnya, kajian ini bukan hanya soal anggaran namun juga pertimbangan beban lingkungan dan budaya masyarakat setempat jika terjadi eksodus sekitar 1 juta orang luar ke daerah mereka. 

"Ide itu tidak dilandasi kajian ilmiah, makanya rencana ini jelas serampangan dan bisa jadi hanya ambisi satu orang," tuturnya. 

Dia juga mengkritik ralat yang dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil sebelum lokasi pemindahan ibu kota itu disampaikan ke publik.

Sofyan sebelumnya sempat mengumumkan ibu kota akan pindah ke Kaltim, namun tak lama ia meralat ucapan tersebut. Merah mengatakan hal itu tak lepas dari ketidakseriusan rencana pemindahan ibu kota. 

"Proses komunikasi presiden dan pembantunya soal lokasi calon ibu kota lalu diralat menunjukkan bahwa rencana ini jauh dari pembicaraan yang mendalam dan tidak solid," kata Merah. 
Merah juga mempertanyakan dasar keputusan pemindahan yang terkesan sepihak karena tak dilakukan melalui jajak pendapat.

Menurutnya, Jokowi telah bersikap seperti diktator karena tak memberi ruang bagi warganya terkait keputusan  tersebut. 

"Hak warga untuk menyampaikan pendapat jelas diingkari dan bisa disebut sebagai 'kediktatoran' presiden karena suara warga Kaltim termasuk suara masyarakat adatnya tidak diberi ruang," ucapnya.

Alih-alih memindahkan ibu kota, Jokowi mestinya fokus pada sejumlah persoalan di Jakarta, terutama polusi udara. Terlebih saat ini Jokowi tengah menghadapi gugatan dari masyarakat terkait permasalahan tersebut. 

"Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan, dan polusi. Justru di sini kepemimpinan Jokowi diuji, apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibu kota," kata Kepala Departemen Advokasi WALHI Zenzi Suhadi. 

Di sisi lain, kondisi Kaltim saat ini justru memprihatinkan karena tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit, dan izin kehutanan.

Sementara sisanya berupa hutan lindung. Dari catatan Jatam terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta di antaranya adalah izin pertambangan yang jika ditambahkan dengan luasan izin lainnya, maka izinnya lebih besar dari daratan Kaltim itu sendiri.

"Beban lingkungan yang ditanggung Kaltim itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang yang terus membunuh masyarakat, dan ketiadaan penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi, ini yang harus dibenahi terlebih dahulu," katanya.

Alih-alih mewariskan sejarah memindahkan ibu kota negara, menurut Zenzi, Jokowi justru akan dikenang sebagai presiden yang menghindari masalah, bukannya bekerja dan menyelesaikannya.

Jokowi sebelumnya telah memastikan ibu kota baru berada di Kaltim menggantikan Jakarta. Mantan wali kota Solo ini beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan. Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan Indonesia.

[Gambas:Video CNN] (psp/ugo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER