Pemerintah Hati-hati Respons Pengibaran Bintang Kejora
CNN Indonesia
Jumat, 30 Agu 2019 12:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mencoba lebih hati-hati merespons pengibaran bendera Bintang Kejora selama demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua yang mengecam tindakan rasial dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua masih berlangsung.
Pengibaran bendera tersebut juga sempat dilakukan puluhan orang saat melakukan aksi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8).
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan dalam menghadapi demonstrasi yang masif dan menjurus pada kerusuhan perlu perhitungan cermat.
"Tindakan di satu tempat, kadangkala tidak bisa diterapkan di tempat lain berdasarkan urgensi, eskalasi, dan level kerawanan," kata perempuan yang akrab disapa Dani kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).
Situasi yang masih memanas di beberapa wilayah di Papua bisa semakin besar jika pemerintah tidak cermat dalam merespons pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Tindakan penurunan paksa bendera (Bintang Kejora) di tengah membaranya emosi dan tindakan anarkis di tempat lain yang sedang terjadi justru akan memperbesar konflik," kata dia.
Dani menyatakan langkah pemerintah tersebut jangan dinilai tak tegas. Bagaimanapun pengibaran bendera Bintang Kejora dilarang keras di Indonesia.
Namun karena pemerintah berusaha menghindari konflik semakin besar dan bisa menimbulkan 'gesekan', strategi yang cermat harus diambil.
"Penurunan bendera tidak dilakukan secara paksa tapi dengan cara yang lebih soft," tuturnya.
Tiru Gus Dur
Sementara itu, Tenaga Ahli Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah tak gegabah merespons pengibaran bendera Bintang Kejora karena mencoba meniru langkah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika itu.
Gus Dur diketahui tetap membolehkan bendera dengan kombinasi gambar bintang berwarna merah dan garis horizontal biru-putih itu dikibarkan. Ketika itu, Gus Dur menganggap bendera itu sebagai bendera kultural masyarakat Papua.
"Iya (meniru pendekatan Gus Dur), kan presiden sudah mengeluarkan statment bahwa pemerintah dan presiden terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan saudara-saudara di Papua, pace mace," kata Ngabalin dikonfirmasi terpisah.
Ngabalin, yang juga orang asli Kabupaten Fakfak, Papua ini menilai penggunaan atribut Bintang Kejora ini hanya spontanitas dari kelompok yang tak paham tentang situasi saat ini. Ia mengatakan langkah Polri yang tak represif terhadap pengibaran bendera Bintang Kejora di seberang Istana perlu diapresiasi.
Lebih lanjut, Ngabalin menyatakan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran isu dari kasus rasial ke gerakan separatis atau menuntut kemerdekaan Papua. Menurutnya, pemerintah sudah mengetahui siapa dalang di balik pergeseran isu tersebut.
"Makanya saya berkali-kali bilang tidak boleh ada siapapun yang memanfaatkan isu ini, otak-otak yang berteriak merdeka tidak bisa menggunakan isu ini untuk kepentingan tertentu," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (fra/osc)
Pengibaran bendera tersebut juga sempat dilakukan puluhan orang saat melakukan aksi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8).
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan dalam menghadapi demonstrasi yang masif dan menjurus pada kerusuhan perlu perhitungan cermat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dani menyatakan langkah pemerintah tersebut jangan dinilai tak tegas. Bagaimanapun pengibaran bendera Bintang Kejora dilarang keras di Indonesia.
Namun karena pemerintah berusaha menghindari konflik semakin besar dan bisa menimbulkan 'gesekan', strategi yang cermat harus diambil.
"Penurunan bendera tidak dilakukan secara paksa tapi dengan cara yang lebih soft," tuturnya.
Tiru Gus Dur
Sementara itu, Tenaga Ahli Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah tak gegabah merespons pengibaran bendera Bintang Kejora karena mencoba meniru langkah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika itu.
Gus Dur diketahui tetap membolehkan bendera dengan kombinasi gambar bintang berwarna merah dan garis horizontal biru-putih itu dikibarkan. Ketika itu, Gus Dur menganggap bendera itu sebagai bendera kultural masyarakat Papua.
"Iya (meniru pendekatan Gus Dur), kan presiden sudah mengeluarkan statment bahwa pemerintah dan presiden terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan saudara-saudara di Papua, pace mace," kata Ngabalin dikonfirmasi terpisah.
Lihat juga:Fadli Zon: Presiden, Datang Dong ke Papua |
Ngabalin, yang juga orang asli Kabupaten Fakfak, Papua ini menilai penggunaan atribut Bintang Kejora ini hanya spontanitas dari kelompok yang tak paham tentang situasi saat ini. Ia mengatakan langkah Polri yang tak represif terhadap pengibaran bendera Bintang Kejora di seberang Istana perlu diapresiasi.
Lebih lanjut, Ngabalin menyatakan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran isu dari kasus rasial ke gerakan separatis atau menuntut kemerdekaan Papua. Menurutnya, pemerintah sudah mengetahui siapa dalang di balik pergeseran isu tersebut.
"Makanya saya berkali-kali bilang tidak boleh ada siapapun yang memanfaatkan isu ini, otak-otak yang berteriak merdeka tidak bisa menggunakan isu ini untuk kepentingan tertentu," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (fra/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK