Pemprov DKI Kurangi Pasokan Air dan Listrik Pencari Suaka

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 05/09/2019 03:17 WIB
Pemprov DKI Jakarta mengatakan seharusnya para pencari suaka itu sudah meninggalkan eks Gedung Kodim, Kalideres, pada 31 Agustus lalu. Pencari suaka beraktivitas di tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri menyebut saat ini Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengurangan pasokan air dan listrik bagi para pencari suaka yang masih bertahan di eks Gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Sedikitnya ada 200 orang pencari suaka yang masih bertahan di gedung tersebut, meski pihak Pemprov telah mengurangi pasokan air dan listrik untuk mereka.

"Kita sementara minimkan air, listriknya dulu," kata Taufan di kompleks Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).



Untuk saat ini, kata Taufan, pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau badan PBB yang bertugas menangani para pencari suaka di Indonesia masih membujuk mereka agar segera meninggalkan lokasi pengungsian.

Taufan menambahkan, gedung itu memang aset Pemprov, sementara sesuai perjanjian sebelumnya Pemprov hanya menangani para pencari suaka hingga 31 Agustus lalu.

"Tinggal 200-an orang yang di Kalideres dan mereka sedang dinego UNHCR untuk segera keluar," ujar Taufan.

Ia melanjutkan, para pencari suaka seharusnya memang sudah meninggalkan lokasi di Kalideres paling lambat pada 31 Agustus lalu. Namun, Pemprov DKI tetap tidak bisa mengusir mereka setelah batas waktu tersebut dengan alasan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.


Taufan mengungkapkan, pihaknya berulang kali diingatkan oleh Kementerian Luar Negeri agar memperlakukan para pencari suaka ini dengan standar kemanusiaan yang berlaku.

"Kami kan enggak boleh usir, nyeret mereka keluar. Deplu (Departemen Luar Negeri) mengingatkan kami, enggak boleh melakukan hal keras terhadap pengungsi ini," katanya.

[Gambas:Video CNN] (tst/rea)