Pengamat Pertanyakan Urgensi Pembangunan Istana di Papua

CNN Indonesia | Rabu, 11/09/2019 15:02 WIB
Pengamat Pertanyakan Urgensi Pembangunan Istana di Papua Jokowi saat bertemu tokoh-tokoh asal Papua. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adrianan Elisabeth menyebut pembangunan Istana Kepresidenen di Papua akan memicu kecemburuan dari daerah lain serta tak memiliki urgensi.

"Urgensinya apa sih sebetulnya punya Istana di Papua? Menurut saya ya, nanti kalau yang lain minta bagaimana?," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/9).

Adrianan membenarkan Istana Kepresidenan di Papua sebagai penghormatan kepada presiden. Selain itu, keberadaan Istana Kepresidenan di Papua sebagai bukti bahwa masyarakat Papua benar-benar menerima Jokowi.


Akan tetapi, ia lebih sepakat jika anggaran yang hendak digunakan untuk membangun istana itu dialihkan untuk hal lain di Papua yang lebih penting, misalnya untuk pendidikan. Adrianan berkata banyak anak di Papua yang putus sekolah dan tidak mendapat beasiswa.

Selain pendidikan, ia juga menyampaikan masyarakat Papua, terutama di pelosok belum mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Bahkan, ia menyampaikan ada istilah 'mati dalam kesunyian' karena ada sejumlah masyarakat Papua tidak ditolong ketika sakit dan tidak diketahui ketika meninggal.

"Kenapa sih tidak [memprioritaskan] yang urgent, yang basicness? Itu yang diperbaiki, instead of membangun sesuatu yang menurut saya terlalu belebihan saja sih. Kalau menurut saya [membangun istana] tidak ada urgensinya," ujarnya.

Sebelumnya, rombongan tokoh Papua menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Salah satunya, pembangunan istana di Papua agar Presiden berkantor di Bumi Cendrawasih.

Jokowi pun merespons positif permintaan itu. "Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusan tidak keliru, nanti saya sudah ngomong ya, duitnya tidak ada. Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun," kata Jokowi.

(jps/arh)