Moratorium Sawit Dinilai Tak Jalan Efektif di Tanah Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajer Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor Hutapea menilai moratorium sawit yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden September 2018 lalu, belum berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Bisa dilihat dengan jelas melalui analisis citra satelit sepanjang 2019. Dari situ tergambar jelas sekitar 228.510 hektare kawasan hutan telah dideforestasi menjadi perkebunan sawit," kata Tigor, Selasa (17/9).

Angka deforestasi ini, kata dia, paling tinggi berada di Provinsi Papua tepatnya di daerah Merauke dan Boven Digoel dengan lahan hutan yang berubah menjadi perkebunan sawit mencapai angka 164.599 hektare.

Bahkan dari Data Citra Satelit Sentinel pun terlihat jelas pembukaan lahan telah dilakukan oleh PT Kartika Cipta Pratama Bovem Digoel baru-baru ini. Tepatnya pembukaan lahan hingga 7 Maret 2019 kemaren telah mencapai angka 133 hektare.

Lihat juga: WWF Sebut Karhutla Indonesia Terkait Penguasaan Lahan

Padahal tahun ini moratorium telah berlaku, namun proses izin pembukaan lahan justru masih berjalan dengan baik di jajaran bawah pemerintah atau di pemerintah daerah.

"Mereka (Pemda) punya kewenangan sendiri dalam proses-proses perizinan. Misalnya izin lokasi hingga izin usaha itu kan kewenangannya Pemda kan," kata Tigor.

Tigor menyebut memang banyak pemerintah di kalangan bawah yang bermain-main dalam soal perizinan pembukaan lahan untuk pengusaha ini. 'Permainan' itu pun kata Tigor biasanya banyak terjadi menjelang Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) atau menjelang momen-momen politik lainnya.

"Mereka mengejar pendapatan daerah atau ada transaksi menjelang politik kan bisa saja terjadi adanya jual beli perizinan saat terjadinya momentum-momentum politik kan bisa terjadi," kata Tigor.

Tigor juga memaparkan lembaganya telah menemukan sebanyak 1.389.956 hekater perkebunan sawit di Papua. Lahan itu diberikan kepada 53 perusahan. Tak hanya itu, sebagian besar lahan ini juga berada di kawasan hutan.

"Sebanyak 42 dari 53 perusahaan tadi bahkan telah mendapatkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari pemerintah nasional dengan luas mencapai 1.080.505 hektare," kata dia.

Lihat juga: KLHK Singgung Pengadilan Soal Penagihan Denda Pembakar Lahan

Dari luasan lahan itu juga kata Tigor, kebanyakan merupakan lahan hutan yang menjadi tempat sakral masyarakat di Papua. Seperti dusun sumber pangan, dusun sagu, dusun buah, dan tempat-tempat keramat hingga sakral yang bernilai sosio-religius bagi masyarakat adat.

"Hak dan akses masyarakat jadi terbatas dan hilang. Misalnya Suku Maybrat dari Kampung Ikana dan Suku Iwaro menyaksikan sendiri Dusun Sagu milik mereka digusur oleh perusahaan sawit," kata dia.

Oleh karena itu, Tigor pun meminta agar pemerintah pusat bisa lebih peduli dan melakukan pengawasan ketat terhadap pemerintah daerah khususnya di Papua dalam hal penerbitan izin pembukaan lahan bagi perusahaan, khususnya perusahaan sawit.

"Makanya Inpres harus bisa menjawab bagaimana pemerintah daerah juga tunduk. Ini kan belum bisa menjawab nih. Nah harus ada pendekatan tertentu," kata dia.

Tak hanya itu, negara dan juga korporasi kata Tigor harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran hak atas warga Papua dalam hal pembukaan lahan sawit ini.

"Hal ini juga kan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini wajibkan setiap usaha atau kegiatan memiliki izin lingkungan. Dan wajib memiliki AMDAL," katanya.
[Gambas:Video CNN] (ain/tst/ain)