Khofifah Siapkan Rp37 M Bangun Asrama Mahasiswa Nusantara
CNN Indonesia
Jumat, 13 Sep 2019 04:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyatakan keseriusannya untuk membangun asrama mahasiswa nusantara di Surabaya. Biaya yang disiapkan mencapai Rp37 miliar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan anggaran Rp37 miliar itu sudah termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Rencana itu sendiri muncul usai terjadi pengepungan di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada pertengahan Agustus lalu.
"Di KUAPPAS sudah ada anggarannya, sekitar Rp37 sekian miliar," kata Khofifah, di Surabaya, Kamis (12/9).
Khofifah mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 1,5 hektare di kawasan Siwalankerto, Surabaya. Tepatnya, terletak di belakang Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Lahannya sudah existing," kata Khofifah.
Alasan rencana pembangunan asrama mahasiswa Nusantara ini, kata Khofifah, yakni untuk menguatkan kebhinekaan. Penghuni asrama ini nantinya adalah para mahasiswa dari pelbagai daerah yang berbaur dan tinggal bersama.
"Sebetulnya kebhinnekaan kita ini masih lapis luar, belum subtantif. Oleh sebab itu, saya berpikir bagaimana kalau mahasiswa disiapkan asrama mahasiswa nusantara," ujarnya.
Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama ini menyebut rencana pembangunan asrama mahasiswa nusantara ini juga sudah dibahas dengan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.
Saat ini, Pemprov Jawa Timur tengah mematangkan berapa plot atau kuota masing-masing mahasiswa dari berbagai daerah yang bisa tinggal di asrama.
"Ini akan memanggil memori kita semua bagaimana sebenarnya Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo, itu semua kemudian mengikrarkan dirinya, mengikatkan dirinya dengan komitmen bahwa Indonesia tumpah darah kita," pungkasnya.
Sebelumnya, rencana pembangunan asrama mahasiswa nusantara ini tercetus usai terjadinya insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, oleh oknum aparat dan ormas, Agustus lalu. Peristiwa tersebut memantik unjuk rasa dan kerusuhan di sejumlah daerah, terutama di Papua dan Papua Barat.
Masyarakat Papua tak terima ketika ada ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua dalam pengepungan tersebut. Mereka lalu berunjuk rasa untuk meminta agar oknum rasialis tersebut diusut hingga tuntas.
Unjuk rasa di beberapa daerah berujung kerusuhan. Sejumlah bangunan komersial dan kantor lembaga dirusak.
Fasilitas publik juga lumpuh. Bahkan, pemerintah sempat mematikan listrik di Jayapura, Papua dan membatasi akses internet.
[Gambas:Video CNN] (frd/bmw)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan anggaran Rp37 miliar itu sudah termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Rencana itu sendiri muncul usai terjadi pengepungan di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada pertengahan Agustus lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khofifah mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 1,5 hektare di kawasan Siwalankerto, Surabaya. Tepatnya, terletak di belakang Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Alasan rencana pembangunan asrama mahasiswa Nusantara ini, kata Khofifah, yakni untuk menguatkan kebhinekaan. Penghuni asrama ini nantinya adalah para mahasiswa dari pelbagai daerah yang berbaur dan tinggal bersama.
Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama ini menyebut rencana pembangunan asrama mahasiswa nusantara ini juga sudah dibahas dengan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.
Saat ini, Pemprov Jawa Timur tengah mematangkan berapa plot atau kuota masing-masing mahasiswa dari berbagai daerah yang bisa tinggal di asrama.
"Ini akan memanggil memori kita semua bagaimana sebenarnya Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo, itu semua kemudian mengikrarkan dirinya, mengikatkan dirinya dengan komitmen bahwa Indonesia tumpah darah kita," pungkasnya.
Masyarakat Papua tak terima ketika ada ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua dalam pengepungan tersebut. Mereka lalu berunjuk rasa untuk meminta agar oknum rasialis tersebut diusut hingga tuntas.
Unjuk rasa di beberapa daerah berujung kerusuhan. Sejumlah bangunan komersial dan kantor lembaga dirusak.
Fasilitas publik juga lumpuh. Bahkan, pemerintah sempat mematikan listrik di Jayapura, Papua dan membatasi akses internet.
[Gambas:Video CNN] (frd/bmw)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK