Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)
Moeldoko meminta tak ada pihak yang merasa terganggu jika pemerintah bertindak atas nama stabilitas.
Mengutip teori pakar politik Ian Bremmer, Moeldoko menyebut tidak mudah menyandingkan penegakan demokrasi dengan stabilitas negara. Bahkan menurut Moeldoko saat ini banyak pihak yang menyandingkan stabilitas dengan rezim Soeharto atau Orde Baru.
"Untuk itulah mengelola negara sungguh diperlukan. Satu, jadi kalau nanti kita berbicara atas nama stabilitas, mohon tidak terganggu. Karena sekian lama, setelah reformasi, orang tidak terlalu berani berbicara kewaspadaan, orang tidak berani berbicara tentang
stability, karena apa? Karena dicap Orde Baru," kata Moeldoko dalam Forum Titik Temu: Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan di DoubleTree Hilton Hotel, Jakarta, Rabu (18/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan saat pemerintah ketat mengendalikan stabilitas, demokrasi akan terganggu. Sebaliknya, jika demokrasi dibuka seluas-luasnya, maka stabilitas akan terancam.
Moeldoko mengklaim penerapan stabilitas di penting. Sebab jika stabilitas terancam karena penerapan demokrasi, tidak ada lagi pihak yang bahagia.
Mantan Panglima TNI itu menyebut beberapa negara gagal menjaga stabilitas saat menerapkan demokrasi. Ia menyebut Mesir, Suriah, dan Irak.
"Karena saya ingin katakan dengan tegas adalah beda antara demokrasi dengan anarkis itu sungguh sangat tipis. Jangan dengan jubah demokrasi, orang bisa melakukan apapun," tegas dia.
[Gambas:Video CNN] (dhf/dal)