GBHN Dinilai Bangkitkan Warisan Orde Baru dan Tak Relevan

tim, CNN Indonesia | Rabu, 14/08/2019 18:36 WIB
GBHN Dinilai Bangkitkan Warisan Orde Baru dan Tak Relevan Ilustrasi rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti menilai wacana menerapkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai isu liar.

Bivitri mengibaratkan isu GBHN sebagai kotak pandora dalam legenda Yunani. Isu ini, kata dia, akan memantik kebangkitan kembali warisan Orde Baru yang telah ditinggalkan usai reformasi.

"Ini bisa lanjut seperti dulu lagi, setiap tahun ada amendemen dan isunya betul mereka sampaikan, ini amendemen terbatas. Tapi yang namanya kotak pandora begitu, dimulai tahun ini bisa lanjut terus. Mulai dengan GBHN, MPR jadi lembaga tertinggi, jangan-jangan nanti balik lagi, presiden dipilih oleh MPR. Jangan-jangan masuk lagi pasal 29 atau pasal 8 presiden seumur hidup," ujar Bivitri dalam diskusi "Amendemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa" di Gondangdia, Jakarta, Rabu (14/8).


Dia mengingatkan pada era Orde Baru, GBHN merupakan mandat dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara kepada presiden. Presiden bisa dicopot MPR jika dinilai menentang GBHN.
Bivitri mengatakan kini konsep GBHN tersebut sudah tidak relevan. Sebab posisi MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi negara di atas presiden.

"Jadi mandat apa yang harus diberikan MPR? Jadi tidak relevan dalam konteks hukum tata negara," ucapnya.

Lebih lanjut, jika bicara soal haluan negara, Bivitri menyebut sebenarnya Indonesia sudah punya Pancasila dalam hal ideologi. Dalam urusan pembangunan berjangka, Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Jika GBHN tetap ada, tapi MPR tetap tak bisa menjatuhkan presiden, tapi presiden tetap dipilih rakyat, intinya ingin menjustifikasi GBHN sebagai dokumen ada. Pertanyaan kritisnya, kalau cuma ada gunanya apa?" tegas dia.

Sebelumnya, wacana menerapkan GBHN kembali bergulir usai Kongres V PDIP. Dalam kongres tersebut, ada 23 sikap politik, salah satunya amendemen UUD 1945 berkaitan dengan GBHN.

"Di dalam menetapkan GBHN tersebut, tetapi kita tetap dengan semangat reformasi presiden dipilih oleh rakyat. Ini dalam konteks bagaimana semua wajib dan taat sepenuhnya pada haluan negara yang ditetapkan oleh rakyat. melalui para wakil-wakilnya," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Grand Inna Beach Bali Hotel, Bali, Sabtu (10/8).

[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)