Tolak UU KPK, Ketua DPRD Jatim Lepas Batik Merah Depan Massa

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua sementara DPRD Jawa Timur Kusnadi menemui ribuan mahasiswa Surabaya yang melakukan aksi unjuk rasa menolak UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya, Rabu (25/9).

Hal itu dilakukan usai para mahasiswa mendesak anggota DPRD yang berada di dalam gedung untuk keluar. Mereka bahkan berhasil menembus kawat berduri yang dipasang polisi.

Lihat juga: Mahasiswa Surabaya Terobos Kawat Berduri di depan DPRD Jatim

Saat bertemu Kusnadi, mahasiswa pun meminta Kader PDIP tersebut untuk menanggapi tuntutan massa. Tuntutan itu salah satu di antaranya adalah menolak UU KPK.

"Kami meminta sikap DPRD Jatim untuk menolak UU KPK. Kami bukan hanya meminta bapak menyampaikan, tapi kami meminta rilis [sikap] DPRD Jatim menolak UU KPK," desak salah satu mahasiswa melalui pengeras suara.

Selain menolak UU KPK, mereka juga dengan tegas menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, mendesak pembatalan UU Sumber Daya Alam, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Mahasiswa menerobos pagar kawat berduri di depan DPRD Jatim. (CNN Indonesia/Farid Miftah)

Mereka juga menolak pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR, menolak TNI-Polri menempati jabatan sipil, stop militerisme di Papua dan daerah lain, membebaskan tahanan politik Papua, menghentikan kriminalisasi aktivis, mengusut pembakaran hutan dan lahan, serta menuntaskan pelanggaran HAM dan mengadili penjahat HAM.

Menanggapi hal itu, Kusnadi pun mengatakan pihaknya akan menampung dan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI di Jakarta melalui surat.

"Kami akan teruskan dan mengawal ini terus aspirasi saudara-saudara. Besok aspirasi saudara akan saya teruskan. Saya Kusnadi Ketua sementara DPRD Jatim, akan meneruskan aspirasi, paling lambat besok," kata Kusnadi.

Lihat juga: Mahasiswa Surabaya Demo DPRD, Polisi Siapkan 700 Personel

Mendengar hal itu, mahasiswa belum puas. Mereka mendesak Kusnadi dan DPRD Jatim menyatakan dengan tegas menolak UU KPK yang sudah disahkan boleh DPR RI.

"Kenapa tidak mau menyatakan sikap? Mau mendukung atau menolak? Kami mau jawaban sekarang!" sahut mahasiswa.

Mendengar desakan itu, Kusnadi pun sempat menolak. Ia menuturkan bahwa penolakan terhadap UU KPK itu bukan wewenang DPRD Jatim.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

"Bukan otoritas saya menerima atau menolak putusan pemerintah pusat. Tadi sudah saya sampaikan akan mengawal dan mendesak apa yang menjadi aspirasi tapi saya tidak memiliki otoritas menerima atau menolak maaf," ungkap Kusnadi.

"Kata-kata sampean jangan ambigu. Sampean sebagai ketua memiliki kebijakan yang otoritas sebagai ketua DPRD Jatim," balas mahasiswa.

Melihat desakan mahasiswa tersebut, Kusnadi, yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Jatim itu, pun akhirnya bersedia menyatakan sikapnya. Ia secara pribadi menolak revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR.

"Saya sebagai pribadi, Kusnadi, saya menolak," tegas Kusnadi sembari melepaskan pakaian batik merahnya. Teriakan itu kemudian disambut riuh tepuk tangan mahasiswa.

[Gambas:Video CNN] (frd/arh)