"Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9).
"Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya apa? Artinya keinginan mahasiswa dan masyarakat betul-betul telah ditangkap, dipahami oleh presiden dan DPR. Dengan dengan demikian demonstrasi itu telah menghasilkan suatu perbaikan dan dialog yang konstruktif dengan pemerintah," ujarnya.
"Demonstrasi yang brutal yang saya kira bukan demonstrasi karena dilakukan oleh perusuh. Melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api, panah-panah api itu kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha menimbulkan korban," ujar Wiranto.
"Maka tatkala kemudian ada pihak-pihak lain dengan cara brutal tadi untuk menggagalkan ini, saya kira ini melawan konstitusi. Justru melawan hasil karya seluruh bangsa Indonesia yang telah disahkan melalui ketetapan penetapan Mahkamah Konstitusi yang keputusannya final dan mengikat," ujarnya.
Terkait situasi itu, Wiranto mengajak semua pihak untuk menjaga hasil pemilu tahun 2019. Sebab, kelompok yang dia maksud itu telah mengerahkan perusuh hingga preman untuk mewujudkan tujuannya.
"Yang dihadapi aparat keamanan bukan lagi demonstrasi yang mengikuti peraturan-peraturan unjuk rasa, tetapi betul-betul kelompok perusuh yang sudah direncanakan secara sistematis untuk melakukan hal-hal inkonstitusional," ujar Wiranto.
[Gambas:Video CNN] (jps/osc)