Mahasiswa Diduga Tertembak, Jaminan Kapolri Dipertanyakan

CNN Indonesia | Jumat, 27/09/2019 07:09 WIB
Mahasiswa Diduga Tertembak, Jaminan Kapolri Dipertanyakan Mahasiswa berjalan menuju gedung DPRD Sulawesi Tenggara untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9/2019). (ANTARA FOTO/Jojon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amnesty International Indonesia mempertanyakan keseriusan jaminan aparat kepolisian tak bakal ada tindakan represif dalam penanganan gelombang protes mahasiswa. Amnesty menyebut korban kekerasan masih ada sekalipun Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk tak represif.

Pernyataan itu diungkapkan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri merespons kasus mahasiswa Himawan Randi tewas di tengah aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.

"Padahal Kapolri tadi siang baru memberikan statement, breaking news bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri, dan Panglima TNI bahwa polisi tidak akan menggunakan pendekatan represif atau kekuatan berlebihan. Tapi baru beberapa jam Kapolri mengeluarkan pernyataan itu, sudah ada kasus Randi," kata Puri saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (26/9).


Puri melanjutkan hal tersebut menunjukkan bahwa instruksi juga prosedur kepolisian tak bekerja secara cepat dan menyeluruh. Iajuga  menyesalkan langkah pengendalian massa oleh aparat dilakukan secara berlebihan.

"Kami memang belum melakukan assessment, tapi kalau melihat dari beberapa foto yang beredar, luka tembakan di dada sebelah kanan, dan ketidakmampuan untuk memberikan penanganan medis yang baik terhadap korban, itu juga menjadi catatan yang penting yang harus dijawab oleh Polda Sulawesi Tenggara," kata dia lagi.

Amnesty International Indonesia mendesak kepolisian melakukan penyelidikan secara efektif dan menyeluruh terhadap kasus kematian Himawan Randi. Puri juga meminta Komnas HAM dan Kompolnas untuk lebih proaktif memeriksa serta ikut memberikan masukan terkait proses penyelidikan ini.

"Reformasi kepolisian itu harga mati hari ini. Bagaimana kemudian polisi dijadikan alat represif untuk protes-protes publik yang damai, yang juga sebenarnya ingin memberikan ruang ke kepolisian agar punya aturan yang sehat," tambah pegiat HAM itu.

Lebih jauh Puri menginginkan pemerintah dan aparat tak melulu memandang gerakan protes mahasiswa sebagai aksi yang negatif. Ia pun meyakinkan tuntutan yang disampaikan mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil berangkat dari pelbagai permasalahan yang menumpuk di Indonesia.

"Jadi jangan lihat aksi-aksi protes ini sebagai antagonistik lalu terjebak pada frame yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana yang disebut Menkopolhukam bahwa semua aksi massa yang bergerak di beberapa titik hari-hari ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang absah," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (ika/ain)