Survei Integritas KPK Beberkan Masalah di 20 Pemda

Jakarta, CNN Indonesia -- Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan persoalan integritas di sebuah instansi berkaitan dengan keberadaan calo, praktik nepotisme, gratifikasi dan suap korupsi. Survei ini dilakukan terhadap enam kementerian/lembaga dan 20 pemerintah daerah.

Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana menjelaskan sekitar 22 persen responden mengakui pernah menyaksikan praktik percaloan di lembaganya. Angka ini naik dari hasil tahun sebelumnya yakni 17 persen pada 2017.

Lihat juga: Survei KedaiKOPI: Responden Anggap Revisi UU Melemahkan KPK

"Sementara 25 persen responden internal pernah mendengar atau melihat nepotisme dalam penerimaan pegawai, tapi turun dari tahun 2017 sekitar 20 persen," kata Wawan saat pemaparan hasil Survei Penilaian Integritas KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (1/10).


Survei KPK tersebut juga menemukan 2 dari 10 pegawai takut melaporkan dugaan korupsi di lembaganya lantaran khawatir dikucilkan, diberi sanksi atau kariernya dihambat. Itu sebab Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya bakal memberikan perlindungan ke pelapor.

"Kalau perlu kami intervensi. Misalnya, kemarin ada pegawai salah satu kementerian. Dia lapor gratifikasi ke KPK, tidak hanya sekali. Kami dalami, ternyata dari atasannya. Kemudian atasannya kan kami panggil, otomatis kan atasannya tahu. Maka kami surati pimpinan instansinya," ungkap dia.

Lihat juga: Belum Dilantik, Pimpinan KPK 2019-2023 Bentuk Grup WhatsApp

Hasil survei Penilaian Integritas KPK pada 2018 untuk kementerian dan lembaga menunjukkan indeks tertinggi ditempati Kementerian Kesehatan diikuti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional dan Mahkamah Agung.

Sementara indeks tertinggi untuk pemerintahan daerah diperoleh Pemprov Jawa Tengah, diikuti Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Gorontalo dan, Pemprov Kepulauan Riau.

[Gambas:Video CNN] (ika/pmg)