
Survei Integritas KPK Beberkan Masalah di 20 Pemda
CNN Indonesia | Rabu, 02/10/2019 01:51 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan persoalan integritas di sebuah instansi berkaitan dengan keberadaan calo, praktik nepotisme, gratifikasi dan suap korupsi. Survei ini dilakukan terhadap enam kementerian/lembaga dan 20 pemerintah daerah.
Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana menjelaskan sekitar 22 persen responden mengakui pernah menyaksikan praktik percaloan di lembaganya. Angka ini naik dari hasil tahun sebelumnya yakni 17 persen pada 2017.
"Sementara 25 persen responden internal pernah mendengar atau melihat nepotisme dalam penerimaan pegawai, tapi turun dari tahun 2017 sekitar 20 persen," kata Wawan saat pemaparan hasil Survei Penilaian Integritas KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (1/10).
Survei KPK tersebut juga menemukan 2 dari 10 pegawai takut melaporkan dugaan korupsi di lembaganya lantaran khawatir dikucilkan, diberi sanksi atau kariernya dihambat. Itu sebab Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya bakal memberikan perlindungan ke pelapor.
"Kalau perlu kami intervensi. Misalnya, kemarin ada pegawai salah satu kementerian. Dia lapor gratifikasi ke KPK, tidak hanya sekali. Kami dalami, ternyata dari atasannya. Kemudian atasannya kan kami panggil, otomatis kan atasannya tahu. Maka kami surati pimpinan instansinya," ungkap dia.
Hasil survei Penilaian Integritas KPK pada 2018 untuk kementerian dan lembaga menunjukkan indeks tertinggi ditempati Kementerian Kesehatan diikuti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional dan Mahkamah Agung.
Sementara indeks tertinggi untuk pemerintahan daerah diperoleh Pemprov Jawa Tengah, diikuti Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Gorontalo dan, Pemprov Kepulauan Riau.
[Gambas:Video CNN] (ika/pmg)
Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana menjelaskan sekitar 22 persen responden mengakui pernah menyaksikan praktik percaloan di lembaganya. Angka ini naik dari hasil tahun sebelumnya yakni 17 persen pada 2017.
"Sementara 25 persen responden internal pernah mendengar atau melihat nepotisme dalam penerimaan pegawai, tapi turun dari tahun 2017 sekitar 20 persen," kata Wawan saat pemaparan hasil Survei Penilaian Integritas KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (1/10).
Survei KPK tersebut juga menemukan 2 dari 10 pegawai takut melaporkan dugaan korupsi di lembaganya lantaran khawatir dikucilkan, diberi sanksi atau kariernya dihambat. Itu sebab Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya bakal memberikan perlindungan ke pelapor.
"Kalau perlu kami intervensi. Misalnya, kemarin ada pegawai salah satu kementerian. Dia lapor gratifikasi ke KPK, tidak hanya sekali. Kami dalami, ternyata dari atasannya. Kemudian atasannya kan kami panggil, otomatis kan atasannya tahu. Maka kami surati pimpinan instansinya," ungkap dia.
Hasil survei Penilaian Integritas KPK pada 2018 untuk kementerian dan lembaga menunjukkan indeks tertinggi ditempati Kementerian Kesehatan diikuti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional dan Mahkamah Agung.
Sementara indeks tertinggi untuk pemerintahan daerah diperoleh Pemprov Jawa Tengah, diikuti Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Gorontalo dan, Pemprov Kepulauan Riau.
[Gambas:Video CNN] (ika/pmg)
ARTIKEL TERKAIT

Survei KedaiKOPI: Responden Anggap Revisi UU Melemahkan KPK
Nasional 2 bulan yang lalu
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Bupati Kudus Nonaktif
Nasional 2 bulan yang lalu
Alex Marwata: IPK Naik Jika Banyak Berita Pencegahan Korupsi
Nasional 2 bulan yang lalu
Uji Materi UU KPK Jadi Perdebatan di MK
Nasional 2 bulan yang lalu
KPK Geledah Kantor PT MD Terkait Kasus Proyek SPAM
Nasional 2 bulan yang lalu
KPK Tetapkan Duo Nursalim Buron Kasus BLBI
Nasional 2 bulan yang lalu
BACA JUGA

Jawab KPK, ESDM Merasa Sudah Awasi Izin Tambang dengan Baik
Ekonomi • 28 November 2019 11:05
BUMN Sebut Belum Terima Surat OC Kaligis soal Chandra Hamzah
Ekonomi • 22 November 2019 18:23
OC Kaligis Surati Menteri Erick Thohir Soal Chandra Hamzah
Ekonomi • 22 November 2019 14:05
Erick Thohir Minta Bos Jasa Marga Desi Arryani Datang ke KPK
Ekonomi • 19 November 2019 14:16
TERPOPULER

30 DPW PAN Harap 4 DPW Gabung Dukung Zulhas Secara Aklamasi
Nasional • 53 menit yang lalu
Ketua Projo Ingin Jadi Wamenhan Ketimbang Wamendes
Nasional 4 jam yang lalu
Pemburu Harimau di Riau DIbekuk Polisi, Empat Janin Disita
Nasional 2 jam yang lalu