Mahfud Sebut Kolonialisme Belanda Tanam Separatisme di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 04/10/2019 05:40 WIB
Mahfud Sebut Kolonialisme Belanda Tanam Separatisme di Papua Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD. (CNN Indonesia/Claudea Novitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyebut konflik di Papua dan Papua Barat tak terlepas dari benih-benih separatis yang ditanam Belanda pada era kolonialisme dulu.

Mahfud menyarankan Pemerintah untuk lebih berhati-hati menangani Papua. Banyak negara, kata Mahfud, siap menunggangi gerakan separatis untuk memisahkan Papua dari Indonesia.

"Menyelesaikan Papua harus bijak karena memang di Papua itu ada benih-benih separatis yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda dulu, yang selalu berusaha menggerogoti kesetiaan nasional saudara-saudara kita di Papua," kata Mahfud usai mengunjungi Wakil Presiden keenam Tri Sutrisno di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).


Mahfud mengklaim gerakan separatis di Papua dan Papua Barat kecil. Namun berusaha mengganggu sebagian besar orang di sana yang pro NKRI.

Gerakan separatis, lanjut dia, saat ini sudah mulai mengarahkan perlawanan ke masalah antarsuku bangsa. Seperti kejadian di Wamena beberapa waktu belakangan.

"Memang sekarang ini agak mengkhawatirkan karena sudah mulai mengarah ke konflik horizontal. Separatis dulu berhadapan dengan negara dalam konflik vertikal, sekarang agak fundamental, sehingga kita harus bisa menjaganya," ujar dia.

Anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyerahkan penanganan Papua ke pemerintah. Namun ia berpesan Pemerintah harus menangani Papua dengan nilai-nilai Pancasila.

"Apapun yang dilakukan dari keseluruhan perjuangan kita, maka perjuangan itu jangan sampai lepas dari nilai-nilai ideologi negara, jangan sampai lepas dari nilai-nilai perekat bangsa, yakni Pancasila," ujarnya.

Menurut dia aparat keamanan harus bertindak lebih manusiawi di Papua dan Papua Barat, dan mencegah konflik horizontal semakin melebar. Keamanan di Papua, kata Mahfud, harus ditegakkan bersama prinsip hak asasi manusia.

[Gambas:Video CNN]

Aksi unjuk rasa di Wamena, Papua, Senin (23/9) berujung kerusuhan. Sejumlah bangunan, termasuk Kantor Bupati Wamena dibakar. Bandara Wamena juga sempat berhenti beroperasi karena kejadian itu.

Kerusuhan itu dikaitkan dengan konflik orang asli Papua dan pendatang. Bahkan isu itu mengakibatkan warga Minang dan pendatang lain di Papua berencana pulang kampung.

"Informasi sementara saat ini, mereka sekitar 600 orang sudah di Jayapura dan 200 orang masih di Wamena. Secara bertahap kita akan pulangkan sesuai keinginan mereka," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Rabu (2/10) seperti dilansir dari Antara. (dhf/wis)