Istana Sebut Perppu KPK Ibarat Simalakama bagi Jokowi

CNN Indonesia | Jumat, 04/10/2019 16:01 WIB
Istana Sebut Perppu KPK Ibarat Simalakama bagi Jokowi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Jokowi menghadapi pilihan dilematis terkait tuntutan mahasiswa mengenai Perppu tentang KPK. Perppu KPK disebut Moeldoko seperti buah simalakama.

"Karena keputusan itu seperti simalakama. Enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," tutur Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10).

Moeldoko kemarin menggelar pertemuan dengan sebagian perwakilan mahasiswa menindaklanjuti gelombang protes bertemakan #ReformasiDikorupsi. Dalam pertemuan itu mahasiswa tetap mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. 


Sejumlah perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari Universitas Tarumanegara, Universitas Paramadina Jakarta, Trisakti School Management, Universitas Trisakti dan Universitas Kristen Krida Wacana.

Perwakilan mahasiswa Trisakti dalam pertemuan itu mengultimatum Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober. Jika tidak mahasiswa mengancam menggelar demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar. 

Hari ini, Moeldoko meminta mahasiswa tak memberikan batas waktu bagi Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. 

"Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknya lah. Kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada. Semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan," tuturnya.

Selain itu Moeldoko mengatakan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa dalam kehidupan bernegara, presiden tak hanya mendengar masukan dari mahasiswa.

[Gambas:Video CNN]
Menurut dia, Presiden juga mendengarkan masukan dari kalangan partai politik serta berbagai kelompok masyarakat.

"Presiden itu banyak yang harus didengarkan, ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat," kata dia.

Dari masukan sejumlah pihak tersebut, Presiden disebut mendengarkan dengan jernih dan cermat agar dapat mengambil langkah terbaik. (fra/wis)