Kinerja TGUPP Tak Transparan, DPRD DKI Singgung Pembubaran

CNN Indonesia | Jumat, 04/10/2019 08:10 WIB
Kinerja TGUPP Tak Transparan, DPRD DKI Singgung Pembubaran Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono mengkritisi transparansi TGUPP. (Detikcom/Ari Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Anies Baswedan tak transparan dalam pelaporan kinerja dan anggaran. Sementara, pendanaannya terus meningkat.

Hal ini merespons usulan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp19 miliar menjadi Rp26,5 miliar dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono menyatakan penaikan anggaran TGUPP sia-sia mengingat tidak ada dampak kinerja tim bentukan Anies itu kepada masyarakat.


"Maka sebaiknya anggaran TGUPP di drop saja, kalaupun tetap harus ada TGUPP maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional gubernur, sehingga tidak membebani APBD," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Ia pun menyindir soal transparansi kinerja dan pertanggungjawaban TGUPP yang disebutnya hanya diketahui oleh Gubernur, bukan masyarakat.

Ilustrasi gedung DPRD DKI.Ilustrasi gedung DPRD DKI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Padahal TGUPP menghabiskan anggaran yang banyak sekali dari APBD DKI. Menurutnya, setiap penggunaan uang rakyat dalam APBD harus dipertanggungjawabkan ke DPRD.

Tercatat, Anggaran TGUPP pada APBD-Perubahan 2019 mencapai Rp18,9 miliar. Anggarannya kemudian meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp19,8 miliar.

Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya direvisi menjadi Rp16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP meraup Rp19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp18,99 miliar.

"Yang jelas memang enggak kelihatan, yang tahu hanya gubernur. Pertanggungjawaban gubernur, dia (TGUPP) langsung enggak ada laporan pertanggungjawaban [ke DPRD]," cetus Gembong.

"Minimal secara tertulis yang pasti fraksi PDI-Perjuangan beranggapan manfaatnya tidak terlalu signifikan maka anggaran TGUPP lebih baik drop," tegas dia

Senada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI di DPRD DKI William Aditya juga meminta agar TGUPP dibubarkan. Menurutnya anggaran Rp21 miliar sangat boros dengan pengadaan anggota TGUPP Anies.

Kinerja TGUPP Tak Transparan, DPRD DKI Singgung PembubaranFoto: CNN Indonesia/Fajrian
"Iya menurut saya pemborosan. Bubarkan saja kalau output-nya tidak ada dan tidak bisa diawasi," ungkap dia kepada CNNIndonesia.com.

Di pihak lain, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Wibi Andrino memandang penambahan anggaran TGUPP adalah dampak belum terpilihnya wakil gubernur DKI.

Sehingga menurutnya wajar ketika Anies membutuhkan bantuan tambahan dan dianggarkan di APBD DKI.

"Mungkin karena gubernur tidak memiliki wakil gubernur dan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat tim gubernur," ujar Wibi kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Wibi yang perlu diperhatikan adalah kinerja Aniea bukan TGUPP, karena arena seyogyanya TGUPP mendapatkan mandat dari Gubernur sendiri untuk bekerja.

"Tapi poinnya adalah anggaran yang didapat dari pajak rakyat harus dapat kembali dengan kinerja yang baik. Nah, TGUPP itu sangat subjektif manfaatnya hanya dapat dinilai dari usernya yaitu gubernur," jelas dia.

Gubernur DKI Anies Baswedan menepis soal kenaikan anggaran TGUPP.Gubernur DKI Anies Baswedan menepis soal kenaikan anggaran TGUPP. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Nah, jangan nilai kinerja TGUPP nya. Nilailah kinerja gubernurnya apakah dengan penambahan anggaran tersebut kinerja gubernur semakin baik," tutup dia.

Anies Baswedan sendiri memastikan tidak ada penaikan TGUPP pada 2020.

"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).

Saat dikonfirmasi lagi soal usul kenaikan itu, Anies menyatakan, "No, tidak. Tidak berubah. Pokoknya tetap, tidak berubah," lanjut dia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Mahendra berdalih bahwa anggaran TGUPP pada 2020 hanya Rp21 miliar. Angka yang tercantum dalam KUAPPAS 2020 sebatas usulan yang kemungkinan besar berubah,

"Data ini kan masih pembahasan jadi masih sangat dimungkinkan untuk bergerak," ungkap dia.

(CTR/arh)