Bamsoet Tak Punya Target Amendemen UUD 1945

CNN Indonesia

Selasa, 08 Okt 2019 17:38 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut amendemen UUD 1945 tak seperti supir bus mengejar setoran. Berbagai aspek seperti aspirasi masyarakat perlu dipertimbangkan. — Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut amendemen UUD 1945 tak seperti supir bus mengejar setoran. (CNN Indonesia/ Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan tak memiliki target untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019. Salah satunya terkait amendemen terbatas Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Bamsoet, sapaannya, menilai pekerjaan mengamendemen UUD 1945 itu akan disesuaikan dengan dinamika politik di MPR selama lima tahun ke depan.

Lihat juga:

PKB soal Amendemen UUD 1945: Presiden Cukup Dua Periode

"Tidak punya target, kita sesuaikan dengan dinamika yang ada. Saya pastikan ini bukan soal target menarget," kata Bamsoet di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyatakan rekomendasi terkait amendemen UUD 1945 itu akan dipelajari secara seksama oleh para pimpinan MPR lainnya. Ia menyatakan akan membuka ruang aspirasi sebesar-besarnya bagi masyarakat agar amendemen terbatas UUD 1945 itu didukung oleh publik.

"Mudah-mudahan nanti, kita juga masih membuka ruang kepada publik, masyarakat, stakeholder agar apapun yang kita putuskan di MPR nanti memang didukung sepenuhnya oleh seluruh rakyat," kata dia.

Lihat juga:

PAN Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 Melebar dari Rekomendasi

Di sisi lain, Bamsoet mengibaratkan proses pengerjaan amendemen UUD 1945 itu tak seperti supir bus yang mengejar setoran. Menurutnya, proses amendemen UUD 1945 akan memperhatikan berbagai aspek, seperti mempertimbangkan aspirasi dan menjaga keutuhan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Kan, ketua MPR bukan supir bus yang kemudian mengejar setoran. Enggak bisa grasa-grusu. Kita menjaga konstitusi ini menjaga Pancasila tetap utuh dan ideologi yang kita junjung ini bisa kita pertahankan termasuk juga MPR," tambah dia.

Sebelumnya, MPR periode 2014-2019 merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Salah satunya, amendemen terbatas itu berkeinginan untuk menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketua MPR periode 2014-2019, Zulkifli Hasan pernah menyatakan alasan utama menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN karena Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.