Soal Perppu, PPP Minta Tak Labeli Parpol Dukung Pelemahan KPK

CNN Indonesia | Rabu, 09/10/2019 01:58 WIB
Soal Perppu, PPP Minta Tak Labeli Parpol Dukung Pelemahan KPK Wasekjen PPP Ade Irfan Pulungan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walaupun begitu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Ade Irfan Pulungan meminta publik tak lantas melabeli kelompok-kelompok, utamanya parpol, yang menolak Perppu KPK itu sebagai pembela koruptor.

"Jangan sampai ada pandangan atau label bahwa orang yang berbeda itu dicap tidak mendukung pemberantasan korupsi," kata Ade Irfan Pulungan dalam diskusi mengenai "Habis Demo Terbitlah Perppu" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).


"Jangan ada perdebatan, yang kontra dengan Perppu KPK itu menjadi orang-orang yang pro dengan koruptor. Kalau begitu, ya kami susah berdebat," sambungnya.

Irfan memafhumi penerbitan Perppu KPK adalah subyektifitas presiden, namun langkah itu tak perlu. Pasalnya, kata dia, masih ada mekanisme konstitusional yang lain.

"Perppu itu kan hak prerogative, kewenangan mutlak presiden untuk mengeluarkan Perppu. Tinggal nanti disetujui dewan atau tidak [jadi undang-undang]. Tapi belum saatnya lah Perppu ini dikeluarkan dengan kondisi yang seperti ini. Masih ada cara-cara yang lain," kata Ade Irfan.

"Gunakanlah hak konstitusional kita. Ada judicial review. Ada lagi kan jalan, kita minta anggota dewan untuk melakukan legislative review," kata dia lagi.

Soal Perppu, PPP Minta Tak Labeli Parpol Dukung Pelemahan KPKDiskusi "Habis Demo Terbitlah Perppu" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10). (CNN Indonesia/Nurika Manan)
Oleh karena itu, ia meminta publik menghargai peran DPR dan pemerintah dalam menyusun perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya kata Irfan, revisi UU KPK sudah tujuh kali dilakukan tapi selalu gagal disahkan.

Ade Irfan pun menegaskan perubahan-perubahan yang telah dimasukkan dalam UU KPK itu diperlukan untuk mengawasi dan memperkuat KPK sebagai lembaga antirasuah.

"UU KPK dengan perkembangan yang ada, misalnya kejahatan korupsi saat itu tidak bisa dideteksi dengan teknologi. Sekarang sudah, maka boleh dong kita lakukan cross check. Hal lain misalnya, kan ada anggapan juga di masyarakat, KPK itu saat menjalankan tugasnya hanya menindak yang kecil, yang receh saja. Nah ini juga persoalan. Artinya, agar tidak ada tuduhan juga ke KPK, maka diperlukan revisi," kata Ade Irfan Pulungan.

Terpisah di parlemen, anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno pun menyatakan langkah Perppu sebaiknya tak perlu diambil presiden dalam menengahi polemik UU KPK. Sikap fraksi, kata dia, agar menempuh jalur judicial review dan legislative review.

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," ujar Hendrawan.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya sejumlah akademikus, puluhan tokoh dan pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Usulan ini lantaran revisi UU KPK yang baru disahkan dinilai mengandung sejumlah pasal yang justru melemahkan pemberantasan korupsi.

Beberapa poin yang dinilai bakal menggergaji taji pemberantasan kasus rasuah di antaranya soal kewenangan berlebih dewan pengawas, kewenangan penyidikan dan penuntutan Pimpinan KPK yang digerus dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

Sementara hasil survei LSI menunjukkan sebanyak 70,9 persen publik menilai revisi UU KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah. Sebaliknya, hanya 18 persen publik yang menganggap revisi UU KPK bakal memperkuat lembaga antirasuah. Tak jauh berbeda dari nilai tersebut, sebanyak 76,3 persen publik juga menyetujui langkah presiden mengeluarkkan Perppu KPK. Sementara 12,9 persen publik tidak setuju dengan wacana kebijakan tersebut.

(ika/kid)