Rumah Dinas Gubernur DKI Disebut Sudah Lama Belum Direnovasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta Bambang Eryudhawan mengungkapkan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang saat ini ditempati Anies Baswedan merupakan cagar budaya yang belum direnovasi.

Dia menuturkan cagar budaya memiliki nilai historis yang tinggi sehingga harus selalu diperbaiki jika mengalami kerusakan.

"Kan, dulu zaman Pak Jokowi enggak jadi (renovasi), zaman Pak Ahok enggak jadi karena enggak tinggal di situ, zamannya Djarot gak jadi. Terus zaman Pak Anies baru sekarang kali ya. Tahun lalu enggak jadi," ujar Bambang menanggapi rencana renovasi rumdin dengan usulan anggaran sebesar Rp2,4 miliar, Selasa (9/10).

Ia juga menilai usulan anggaran itu tidak berlebihan untuk memperbaiki sebuah cagar budaya. Bahan untuk memperbaiki akan dibeli secara gelondongan agar tidak terlalu mahal.

Lihat juga: Atap Rumah Dinas Rapuh, DKI Kucurkan Rp4,7 M untuk Renovasi

Bambang menjelaskan renovasi rumah dinas Gubernur DKI tidak boleh mengubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan yang punya nilai sejarah.

"Jadi si arsiteknya harus paham betul mana bagian yang bersejarah. Cagar budaya dibentuk kan atas peristiwa sejarahnya. Mana yang bersejarah, mana yang asli, mana yang tambahan," ujarnya.

"Nah yang asli harus kita jaga seutuhnya. Tapi seringkali karena proses modernisasi, harus pasang AC, macem-macem, boleh ditambahkan perawatan modern itu tapi dengan kehati-hatian," lanjut dia.

Bambang mengatakan pihaknya akan menjadwalkan waktu pengerjaan renovasi.

"Kalau angkanya 2,4 M itu mungkin perencanaan harusnya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kemudian pelaksanaannya itu kontraktor mengerjakannya sekurang-kurangnya 4-5 bulan," jelasnya

Usulan anggaran perbaikan rumah dinas Anies sebesar Rp4,2 miliar tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.

Lihat juga: Pemprov Anggarkan Rp2,4 M untuk Renovasi Rumah Dinas Anies

Perbaikan rencananya menggunakan elevator, namun Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) menyatakan usulan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tidak termasuk anggaran untuk elevator.

"Lah, kemarin kan anggaran enggak jadi (pakai elevator). Enggak kita buatkan. Anggarannya akhirnya enggak kepakai. Ketunda dua kali ya," kata Kepala DCKTRP Heru Hermawanto saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).

[Gambas:Video CNN]
Heru merinci pos biaya besar dalam renovasi terdapat pada penggunaan kayu jati. Menurutnya, atap rumah yang sudah mulai rusak harus segera diperbaiki menggunakan material yang mendekati sama dengan material aslinya.

"Ya pasti komponen atap. Atap itu memang paling mahal, rangka atap paling kita perbaiki. Sebenarnya kalau saran dari tim pemugaran, mendekati kayu asli jati, memang enggak kira-kira mahalnya," ungkapnya. (ani/wis)