Atap Rumah Dinas Rapuh, DKI Kucurkan Rp4,7 M untuk Renovasi
CNN Indonesia
Selasa, 08 Okt 2019 21:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Rp4,7 miliar untuk merenovasi rumah dinas ketua DPRD DKI Jakarta dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Hal itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dengan rincian Rp 1,1 miliar untuk rumah dinas wakil gubernur di Jalan Besakih, Jakarta Selatan, dan Rp 3,6 miliar untuk rumah dinas ketua DPRD di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"Iya betul, (rumah dinas) ketua DPRD juga kan mengalami atap rusak, atapnya juga parah," kata Kepala DCKTRP Heru Hermawanto saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).
Dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020, Pemprov DKI juga menganggarkan renovasi rumah dinas Gubernur dengan usulan anggaran sebesar Rp2,4 miliar.
Heru menegaskan perbaikan itu tidak hanya dilakukan tahun ini, namun akan berlanjut di tahun depan meski ia tidak hafal persis jumlah anggarannya.
Dia menjelaskan alasan perbaikan paling banyak adalah karena kelapukan pada bagian atap rumah dinas.
Menurutnya, hal ini harus dilakukan bukan karena pemilik rumah dinas tersebut adalah wagub dan ketua DPRD, namun karena bangunan tersebut aset pemerintah sehingga hal itu dianggap menjadi keperluan mendesak.
"Semua, rata-rata, atap itu kan kelapukan macam-macam," kata dia.
"Masalahnya sudah rapuh, sudah lama rusak. Kalau enggak, makin dibiarkan kan makin rusak," tambahnya.
Berdasarkan rincian APBD-P 2019, nilai terbesar rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta adalah pada pembangunan rumah bertingkat dengan luas 715,5 m². Anggarannya sebesar Rp 3,2 miliar.
"Itu ada di bagian belakang. Peningkatan lantai itu ada namanya rumah penjaga. Dulu kan enggak pernah disiapin kan. Bukan bangunan gedung induknya. Kalau bangun gedung induknya enggak boleh kita nambah-nambah bangunan," jelasnya.
Rumah Dinas Gubernur
Selain renovasi rumah dinas wagub DKI dan ketua DPRD, Heru mengatakan Pemprov juga mengusulkan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp4,2 miliar. Usulan itu tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.
Heru memastikan usulan anggaran perbaikan rumah dinas gubernur tidak termasuk anggaran untuk elevator.
"Lah, kemarin kan anggaran enggak jadi (pakai elevator). Enggak kita buatkan. Anggarannya akhirnya enggak kepakai. Tertunda dua kali ya," katanya.
Heru mengatakan biaya besar terdapat pada penggunaan kayu jati. Menurutnya, atap rumah yang sudah mulai rusak harus segera diperbaiki menggunakan material yang mendekati sama dengan material aslinya.
"Ya, pasti komponen atap. Atap itu memang paling mahal, rangka atap paling kita perbaiki. Sebenarnya kalau saran dari tim pemugaran, mendekati kayu asli jati, memang enggak kira-kira mahalnya," ungkapnya.
"Paling besar di atap hampir berapa ratus lah, atap. Terus penutup atap, terus di situ penutup atap macam-macam mulai dari rangka, balok, reng, kemudian dilapisi almunium foil," lanjut dia.
Heru mengatakan rumah dinas gubernur pernah diperbaiki pada masa pemerintahan Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Hal itu dilakukan jika ada kerusakan.
Rumah dinas Anies merupakan salah satu bangunan bersejarah dan berstatus sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, lanjut Heru, renovasi rumah untuk melindungi bangunan sejarah meski Anies tidak menetap di dalamnya.
[Gambas:Video CNN] (ani/pmg)
Hal itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dengan rincian Rp 1,1 miliar untuk rumah dinas wakil gubernur di Jalan Besakih, Jakarta Selatan, dan Rp 3,6 miliar untuk rumah dinas ketua DPRD di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"Iya betul, (rumah dinas) ketua DPRD juga kan mengalami atap rusak, atapnya juga parah," kata Kepala DCKTRP Heru Hermawanto saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru menegaskan perbaikan itu tidak hanya dilakukan tahun ini, namun akan berlanjut di tahun depan meski ia tidak hafal persis jumlah anggarannya.
Menurutnya, hal ini harus dilakukan bukan karena pemilik rumah dinas tersebut adalah wagub dan ketua DPRD, namun karena bangunan tersebut aset pemerintah sehingga hal itu dianggap menjadi keperluan mendesak.
"Semua, rata-rata, atap itu kan kelapukan macam-macam," kata dia.
"Masalahnya sudah rapuh, sudah lama rusak. Kalau enggak, makin dibiarkan kan makin rusak," tambahnya.
Berdasarkan rincian APBD-P 2019, nilai terbesar rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta adalah pada pembangunan rumah bertingkat dengan luas 715,5 m². Anggarannya sebesar Rp 3,2 miliar.
"Itu ada di bagian belakang. Peningkatan lantai itu ada namanya rumah penjaga. Dulu kan enggak pernah disiapin kan. Bukan bangunan gedung induknya. Kalau bangun gedung induknya enggak boleh kita nambah-nambah bangunan," jelasnya.
Rumah Dinas Gubernur
Selain renovasi rumah dinas wagub DKI dan ketua DPRD, Heru mengatakan Pemprov juga mengusulkan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp4,2 miliar. Usulan itu tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.
Heru memastikan usulan anggaran perbaikan rumah dinas gubernur tidak termasuk anggaran untuk elevator.
"Lah, kemarin kan anggaran enggak jadi (pakai elevator). Enggak kita buatkan. Anggarannya akhirnya enggak kepakai. Tertunda dua kali ya," katanya.
Heru mengatakan biaya besar terdapat pada penggunaan kayu jati. Menurutnya, atap rumah yang sudah mulai rusak harus segera diperbaiki menggunakan material yang mendekati sama dengan material aslinya.
"Ya, pasti komponen atap. Atap itu memang paling mahal, rangka atap paling kita perbaiki. Sebenarnya kalau saran dari tim pemugaran, mendekati kayu asli jati, memang enggak kira-kira mahalnya," ungkapnya.
"Paling besar di atap hampir berapa ratus lah, atap. Terus penutup atap, terus di situ penutup atap macam-macam mulai dari rangka, balok, reng, kemudian dilapisi almunium foil," lanjut dia.
Heru mengatakan rumah dinas gubernur pernah diperbaiki pada masa pemerintahan Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Hal itu dilakukan jika ada kerusakan.
Rumah dinas Anies merupakan salah satu bangunan bersejarah dan berstatus sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, lanjut Heru, renovasi rumah untuk melindungi bangunan sejarah meski Anies tidak menetap di dalamnya.
[Gambas:Video CNN] (ani/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK