Rumah Dinas Anies Direparasi, Pemprov Klaim Hemat 20 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Renovasi rumah dinas (rumdin) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sebagai reparasi bangunan cagar budaya yang sudah tua. Nilainya yang mencapai Rp2,4 miliar diklaim sudah menghemat anggaran 20 persen.

"Istilah yang digunakan dalam program pemerintah adalah 'renovasi', tapi sesungguhnya ini adalah kegiatan 'reparasi'," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta Heru Hermawanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10).

Lihat juga: Pemprov Anggarkan Rp2,4 M untuk Renovasi Rumah Dinas Anies

"Kegiatan reparasi bangunan tua ini bukan bertujuan untuk memperindah, melainkan bertujuan untuk memperbaiki semua kerusakan akibat usia bangunan yang semakin tua," imbuhnya.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Pemprov DKI akan melakukan renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dengan anggaran Rp2,4 miliar. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.

Diketahui rumah dinas Anies merupakan salah satu bangunan bersejarah dan berstatus sebagai cagar budaya.

Gubernur DKI Anies Baswedan memiliki kediaman pribadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. (CNN Indonesia/Daniela Dinda)

Heru menjelaskan umur bangunan yang sudah tua menyebabkan sejumlah bagian rumah, khususnya yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak. Misalnya, kayu-kayu di bagian atap rumah.

Oleh karena itu, lanjut Heru, renovasi rumah bertujuan untuk melindungi bangunan bersejarah meski Anies tidak menetap di dalamnya.

"Tugas dan kewajiban Pemprov DKI untuk secara periodik melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya di Jakarta, termasuk Rumah Dinas Gubernur DKI, baik dalam keadaan terhuni ataupun tidak," tambah dia.

Lihat juga: Dinas SDA DKI Siapkan Rp166,2 M untuk Septic Tank Komunal

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menjelaskan perencanaan renovasi rumah tersebut sudah ada dan masuk dalam RAPBD tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp2,9 miliar.

Namun, itu batal lantaran ada revisi RAPBD 2018. Kini, perbaikan semakin dianggap mendesak. Mahendra pun mengaku telah melakukan pemangkasan 20 persen anggaran dari yang sebelumnya dibahas.

"Semula, di APBD 2017 dianggarkan Rp2,9 miliar dan setelah di-review lagi dengan hanya melakukan perbaikan yang memang perlu, maka bisa dihemat menjadi Rp2,4 miliar. Ini artinya, kita berhemat sekitar 20 persen dari anggaran sebelumnya," klaim dia.

(ani/arh)