Profil Bupati Indramayu Supendi, Berharta Rp8,5 M dan OTT KPK

CNN Indonesia | Rabu, 16/10/2019 02:23 WIB
Profil Bupati Indramayu Supendi, Berharta Rp8,5 M dan OTT KPK Bupati Indramayu Supendi. (Screenshot via web Pemkab Indramayu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Indramayu Supendi dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (15/10) dini hari WIB.

Ia diamankan KPK bersama tujuh orang lainnya lantaran diduga terlibat dalam transaksi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu. Dari operasi tersebut, tim KPK menyita uang seratusan juta rupiah.

Supendi sendiri baru beberapa bulan menduduki jabatan Bupati Indramayu. Mantan pejabat karier di lingkungan Pemkab Indramayu itu dilantik menjadi bupati pada 7 Februari 2019 menggantikan Anna Sophana yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut.


Pria kelahiran Indramayu pada 14 Agustus 1958 itu dikenal pula sebagai Ketua DPD Golkar Indramayu. Sebelum menjadi bupati, Supendi adalah Wakil Bupati. Ia menjadi kepala daerah di wilayah pantura Jawa Barat itu setelah maju mendampingi Anna dalam Pilkada Indramayu 2015.

Berdasarkan laman harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses CNNIndonesia.com pada situs elhkpn.kpk.go.id, Supendi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp8,5 miliar.

Nilai itu berdasarkan laporan per 30 Maret 2019. Supendi memiliki harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Supendi memiliki 15 bidang tanah yang tersebar di wilayah Indramayu dan Bandung dengan nilai total Rp8.465.000.000.

Supendi tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp682.000.000.

Selain itu, Supendi tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp164.775.190. Supendi juga tercatat memiliki hutang sejumlah Rp1.868.101.595.

"Jadi, total harta kekayaan Rp8.543.673.595," demikian bunyi laporan tersebut.

Karier Birokrasi di Kabupaten Indramayu

Supendi bukanlah sosok asing dalam birokrasi di Indramayu. Sebelum menjadi kepala daerah, ia adalah seorang pejabat karier di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut.

Mengutip dari informasi yang tercantum dalam situs pemkab Indramayu, Supendi lahir di kabupaten tersebut pada 14 Agustus 1958. Di situ tertulis juga jabatan terakhir Supandi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

Dikutip dari sejumlah pemberitaan media lokal, Supendi tercatat juga pernah menjadi camat hingga berkarier di lingkungan Bappeda Indramayu.

Ayah dari tiga anak itu pun tercatat pernah memimpin sejumlah organisasi. Beberapa di antaranya adalah KEtua DPK Korpri Indramayu (2009 - 2014), Ketua ICMI Orda Indramayu (2009 - 2014), dan Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Indramayu (2009 - 2014).

[Gambas:Video CNN]
Dalam operasi senyap penyidik lembaga antirasuah semalam, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya turut mengamankan sekitar seratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu.

Febri mengatakan operasi senyap KPK di Indramayu tersebut berlangsung pada Senin (14/10) jelang tengah malam hingga Selasa dini hari. Febri mengatakan penangkapan itu lantaran adanya dugaan transaksi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu.

Febri mengatakan Supendi diamankan bersama tujuh orang lainnya yang terdiri dari unsur ajudan bupati, pegawai, rekanan atau swasta, kepala dinas, serta beberapa pejabat dinas pekerjaan umum lain.

Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, Taufik Hidayat memastikan untuk roda pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat berjalan seperti biasa tidak terganggu atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Indramayu Supendi.

"Aktivitas perkantoran seperti biasa dan pelayanan publik tetap berjalan normal," kata Taufik di Indramayu, Selasa, seperti dilansir Antara.

Taufik mengatakan, setelah adanya informasi terkait penangkapan oleh KPK terhadap Bupati Indramayu, pihaknya langsung melakukan koordinasi kepada sejumlah asisten daerah dan intansi pemerintah lainnya agar pelayanan publik tetap berjalan.

Selain itu, dia menjelaskan, semua tugas yang diemban oleh bupati langsung dilimpahkan kepada dirinya, agar semua berjalan seperti biasa.

"(Kalau tugas bupati) kan masih ada wakil, dan akan kita jalankan sesuai tugas pokok dan fungsi wakil," ujarnya.

Dua ruangan yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penangkapan bupati dan beberapa pejabat setempat. Dua ruangan yang diberi garis KPK itu merupakan ruang kerja kepala dinas dan Sekretaris Dinas PUPR. Dua ruangan tersebut juga ditempel tulisan di atas kertas yang menyatakan bahwa sedang dalam pengawasan KPK dan diberi tanda tangan penyidik KPK.

Menurut keterangan staf Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang tidak mau disebutkan namanya, sejak Selasa pagi, tidak ada pejabat yang masuk kerja.

Namun dia tidak tahu apa dan ke mana para pejabat di Dinas PUPR. Dia hanya mengaku tahu bahwa ketika masuk kerja sudah terdapat garis dari KPK di dua ruangan tersebut. Sementara, Wakil Bupati Indramayu Taufik Hidayat mengatakan belum tahu secara pasti kasus karhutla yang menjerat bupati dan beberapa pejabat di Pemkab Indramayu.

(ryn/kid)