Jadi Oposisi Jokowi, PKS Klaim Selamatkan Demokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tak akan bergabung dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tetap berada di luar pemerintahan untuk menjadi penyeimbang.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan keputusan partainya menjadi oposisi agar tetap ada check and balance. Ia mengklaim langkah ini juga untuk menyelamatkan demokrasi.

Lihat juga: Gerindra Merapat ke Jokowi, DPR Terancam Jadi Tukang Stempel

"Kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi, tidak semuanya masuk dalam koalisi, itu juga justru menyelamatkan demokrasi," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10).

Hidayat mengatakan dalam sebuah negara demokrasi perlu kelompok penyeimbang. Jika semua partai bergabung dalam pemerintahan, kata Hidayat, lantas siapa yang mengimbangi jalannya pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

"Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua MPR itu menambahkan partainya juga memegang prinsip bahwa pemenang pemilu berhak memimpin pemerintahan. Sehingga, kata Hidayat, partai yang kalah dalam pesta demokrasi lima tahunan berdiri di luar kekuasaan eksekutif.

"Rasionalnya kan begitu. Kalau yang belum menang ya rasionalnya kami berada di luar," tuturnya.

Lebih lanjut, Hidayat mengaku tak masalah PKS yang nantinya sendiri menjadi oposisi, jika akhirnya Gerindra, Demokrat, dan PAN memilih bergabung dalam koalisi Jokowi. Ia menyebut seluruh anggota DPR akan tetap melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang tak sesuai janji-janjinya.

Lihat juga: Buah Manis Ketegasan PKS Jadi Oposisi

"Jadi kami tidak takut sendirian. Karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye," ujarnya.


(fra/arh)