PUSaKO Minta Jokowi Tak Bersikap Abu-abu soal Perppu KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bersikap abu-abu terkait rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

"Iya atau tidak itu penting, baik dia mau berpihak kepada partai politik atau berpihak kepada rakyat, jangan abu-abu, jangan digantung begini," kata Feri kepada CNNIndonesia.com.

Jokowi diketahui pernah menyatakan bakal mempertimbangkan mengeluarkan Perppu KPK usai bertemu puluhan tokoh masyarakat, di Istana Merdeka, akhir September 2019. Ia akan memutuskan hal itu dalam waktu secepat-cepatnya.

Namun, hingga hari ini Jokowi belum juga bersikap atas pernyataan yang pernah dirinya sampaikan usai bertemu puluhan tokoh masyarakat itu. Feri meminta Jokowi memutuskan sikapnya soal rencana penerbitan Perppu KPK ini.

Lihat juga: UU KPK Berlaku Hari Ini, Agus Tegaskan OTT Jalan Terus

"Kalau memang mau menjanjikan perppu ya tunjukkan pergerakan itu, jangan nanti hal-hal yang abu-abu begini membuat mahasiswa turun ke jalan (lagi)," ujarnya.

Feri menduga belum bersuaranya Jokowi atas pertimbangan dirinya mengeluarkan Perppu KPK karena banyak 'penyamun' yang mengikat leher Jokowi. Namun, bagi Feri, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Jokowi harus lebih tegas dari siapapun.

"Presiden harus lebih tegas dari siapapun di negeri ini, ia atau tidak itu sudah cukup bagi kita," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko enggan menegaskan sikap Presiden Joko Widodo dan Istana terkait penerbitan Perppu revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Moeldoko. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Moeldoko hanya meminta semua pihak bersabar menunggu kabar dari Istana. Tapi ia tak memastikan apakah Perppu KPK bakal diterbitkan.

"Tunggu saja, sabar sedikit kenapa sih," kata Moeldoko saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Saat wartawan menanyakan apakah Jokowi masih mempertimbangkan opsi Perppu KPK, Moeldoko enggan menjawab.

Lihat juga: Jokowi Klaim Tak Sulit Cari Menteri, Terserak di Semua Bidang

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Plt Menkumham Tjahjo Kumolo menyatakan tak ada instruksi dari Jokowi hingga hari terakhir tenggat waktu pengesahan revisi UU KPK.

"Jangan tanya saya (soal perppu KPK). Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM memang sifatnya Plt, tidak membuat keputusan yang strategis, dilarang ya," ucap Tjahjo saat ditemui usai Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Rabu (16/10).

Lihat juga: Masinton: Agus Rahardjo Tak Paham, KPK Tetap Bisa OTT

(fra/ain)