Tak Ada Evaluasi, PKS Minta Rapimgab DPRD untuk Cawagub DKI

CNN Indonesia | Sabtu, 19/10/2019 05:15 WIB
Tak Ada Evaluasi, PKS Minta Rapimgab DPRD untuk Cawagub DKI Logo DPRD DKI yang terpampang di depan tangga utama gedung perwakilan rakyat DKI Jakarta tersebut. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Arifin menanggapi rencana evaluasi pemilihan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta yang dicetuskan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Arifin menegaskan pihak PKS sendiri tak memiliki rencana, baik evaluasi komunikasi maupun evaluasi dua calon yang namanya telah mereka sodorkan sejak lama.

"Dari PKS belum ada rencana seperti itu," kata Arifin kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (18/10).


Dia pun menyebut kemungkinan rencana itu hanya keinginan pihak Gerindra saja. Alih-alih evaluasi, Arifi menyatakan, kunci utama agar proses berlarut-larut ini segera selesai adalah pelaksanaan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk membahas pemilhan wagub.

"Kuncinya sekarang ada di pimpinan DPRD, kapan selenggarakan rapimgab untuk bahas agenda pemilihan wagub," kata dia.

Sebelumnya, Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, menyebut pihaknya akan mengajak PKS melakukan evaluasi berkaitan dengan pemilihan cawagub pengganti Sandiaga Uno untuk mendampingi Anies Baswedan di Jakarta.

Evaluasi itu, kata Taufik, berkaitan dengan komunikasi dalam pemilihan Wagub yang hingga saat ini mandek lebih dari setahun. Tak hanya itu, evaluasi juga sekaligus berkaitan dengan dua nama calon yang telah disodorkan PKS.

"Saya [akan] evaluasi bersama PKS. Yang dievaluasi apa, kan kalau enggak jalan ada dua dievaluasi calonnya atau komunikasinya. Cuma dua itu saja," kata Taufik di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/10) malam.

Taufik menyebut, evaluasi itu nantinya akan dilakukan bersama dengan PKS agar segera diketahui penyebab jelas yang membuat proses pemilihan kursi DKI 2 ini mandek hingga hampir 14 bulan.

Dari hasil evaluasi tersebutlah, sambung Taufik, akan segera dicarikan solusi yang tepat baik yang berkaitan dengan calon, maupun pola komunikasi.

Kursi Wagub DKI sendiri telah kosong sejak Sandiaga Uno mundur demi mengikuti Pilpres 2019 mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Agustus 2018.

Untuk saat ini, setelah disepakati dengan Gerindra, PKS telah mengirimkan dua kadernya untuk mengikuti proses pemilihan wagub di DPRD DKI yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Sebelumnya saat hadir di Rapimnas dan Apel Kader Gerindra di Hambalang, Bogor, Taufik menyatakan Sandiaga Uno enggan kembali lagi menjadi Wagub DKI setelah gagal di Pilpers 2019 mendampingi Prabowo.

"Dia enggak mau jadi wagub lagi. Enggak akan, saya sudah diskusi sama dia," kata Taufik di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (16/10).

PKS Beda Suara dengan Gerindra soal Evaluasi Cawagub DKIKetua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufiq. (CNN Indonesia/Safir Makki)

[Gambas:Video CNN]
Sehari kemudian, Sandiaga mengaku Prabowo memang berkali-kali menawari dirinya kembali ke kursi Wagub DKI setelah gagal di Pilpres 2019.

"Saya selalu bilang 'enggak pak, enggak, ini saya sudah putuskan dan sampai kemarin juga, enggak berubah pikiran, enggak pak saya bilang, terima kasih saya bantu bapak saja, saya sudah cukup, saya akan berikan yang terbaik yang saya miliki buat bangsa ini, buat Gerindra'," kata Sandi mengulang lagi jawabannya kepada Prabowo saat berbincang santai dengan awak media di Kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Kamis (17/10) siang.

Lebih lanjut, Sandi merasa heran karena posisi Wagub DKI tak kunjung diisi sejak dia maju ke sebagai cawapres mendampngi Prabowo di Pilpres 2019. Pria yang dikenal pula sebagai pengusaha itu awalnya mengira PKS cepat mengisi kursi Wagub DKI mendampingi Anies.

Sandi juga menilai persoalan Wagub DKI adalah masalah yang sederhana dan tak usah berlarut-larut untuk diselesaikan. Pasalnya, Gerindra dan PKS sudah saling setuju, juga nama sudah diajukan ke DPRD DKI.

(tst/kid)