Kursi Pimpinan AKD DPR, PKS dan Demokrat Belum Sepakat

CNN Indonesia | Sabtu, 19/10/2019 03:50 WIB
Kursi Pimpinan AKD DPR, PKS dan Demokrat Belum Sepakat Ilustrasi DPR. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pembagian kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum mencapai kesepakatan. Sebanyak dua fraksi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyetujui porsi yang sempat dipaparkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar pada Jumat (18/10).

"Tinggal Demokrat sama PKS, tapi PKS sebenernya sudah selesai. Tinggal Demokrat sepertinya," kata Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (18/10).

Menurutnya, hal yang baru disepakati hanya terkait jumlah anggota dewan di masing-masing AKD. Menurutnya, jumlah anggota dewan di masing-masing komisi berkisar 48 hingga 56 orang.


"Kalau di sini jumlah anggotanya sudah tadi, tapi namanya belum ada. Range setiap komisi itu sudah disepakati tadi range 48-56," tuturnya.

Senada, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus sudah disetujui terkait komposisi jumlah anggota di AKD.

"(Rapat tadi) menyepakati komposisi jumlah anggota fraksi-fraksi dan pada komisi-komisi adalah antara 48 sampai 56 aanggota," katanya.

Terkait jumlah anggota dewan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), katanya, juga sudah disepakati akan berjumlah 17 orang. Kemudian disetujui juga anggota Badan Anggaran (Banggar) akan diisi oleh 100 anggota.

Menurut dia, pihaknya akan segera mengelar Rapat Paripurna untuk menetapkan jumlah komisi, jumlah komposisi anggota di AKD hingga jumlah pimpinan di masing-masing AKD pada Selasa (22/10) mendatang.

"Dalam Rapat Paripurna yang akan datang akan kita sampaikan kepada publik termasuk juga penetapan bidang tugas pimpinan DPR," ucap Puan.

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)