PPP Yakin Dapat Lebih dari 1 Kursi Menteri di Kabinet Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 22/10/2019 02:42 WIB
PPP Yakin Dapat Lebih dari 1 Kursi Menteri di Kabinet Jokowi Setelah hanya mendapat jatah Menteri Agama pada periode lalu, PPP yakin kali ini akan mendapatkan lebih dari satu kursi menteri di periode kedua Jokowi. (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyakini pihaknya akan mendapat lebih dari 1 kursi menteri di kabinet Jokowi periode kedua.

PPP sendiri hanya mendapatkan jatah satu kursi menteri yakni Menteri Agama di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menteri Agama dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.

"Ya lebih dari kemarin lah. Ya pokoknya [jatah menteri] lebih dari kemarin gitu kan," kata politikus yang akrab disapa Awiek itu di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).


Awiek meyakini kemungkinan pada Selasa (22/10) para kader PPP yang diprediksi menjadi menteri akan dipanggil Jokowi ke Istana Negara.


Ia pun tak menampik bila Plt Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa menjadi salah satu yang akan hadir ke Istana.

"Iya [Pak Soeharso] komunikasi sudah beberapa kali beberapa hari terakhir kita lihat aja besok," kata Awiek.

Tak Persoalkan Prabowo

Selain itu, Awiek menyatakan PPP tak mempersoalkan apabila Partai Gerindra mendapatkan kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ia pun menjamin bila Prabowo tak akan berkhianat dan 'menikung' Jokowi di ujung pemerintahan saat masih menjabat sebagai menteri yang mengurusi bidang pertahanan.

"Saya kira tidak akan terjadi tikung-menikung ataupun salip-menyalip di tikungan terakhir, saya kira enggak," kata Awiek.


Tak hanya itu, Aweik menekankan kehadiran Partai Gerindra akan memperkuat komposisi kekuatan Koalisi Indonesia Kerja di Parlemen. Ia menyatakan kehadiran Gerindra tak akan mengganggu solidaritas koalisi Jokowi.

"Makanya logika koalisi dan oposisi ternyata tidak berjalan. Artinya tidak selalu ada logika koalisi dan oposisi tidak selalu paralel di demokrasi bumi Indonesia," kata dia. (rzr/end)