Analisis

Mencari Peran Ma'ruf di Tengah Wira-wiri Calon Menteri

CNN Indonesia | Selasa, 22/10/2019 07:36 WIB
Mencari Peran Ma'ruf di Tengah Wira-wiri Calon Menteri Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak menemani Presiden Jokowi saat menemui tokoh-tokoh calon menteri di Istana Negara (ADEK BERRY / POOL / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sehari setelah dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah tokoh yang akan dijadikan menteri dalam kabinet pemerintahan selanjutnya. Jokowi memanggil mereka ke Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Tokoh yang dipanggil antara lain Mahfud MD, Nadiem Makarim, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Wishnutama, hingga Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo. Beberapa dari mereka mengaku ditawari Jokowi mengisi posisi menteri meski tak dijelaskan secara rinci pos kementerian yang dimaksud.

Di saat bersamaan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ikut bersama Jokowi menemui para tokoh yang akan menjadi menteri. Ma'ruf diketahui berangkat ke Jepang pada Senin pagi untuk menghadiri penobatan Kaisar Naruhito. Ia baru akan kembali pada Selasa (22/10) malam.


Pelantikan para menteri yang ditunjuk itu akan digelar sehari setelah Ma'ruf tiba di Jakarta, yakni pada Rabu (23/10).

Ma'ruf pernah menyampaikan bahwa semua keputusan terkait menteri ada di tangan Jokowi selaku presiden. Dia menyampaikan itu pada Juli lalu. Menurutnya, urusan menteri adalah hak prerogatif Jokowi.

Akan tetapi, ketidakhadiran Ma'ruf tetap menerbitkan pertanyaan.
Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, Ma'ruf yang absen dalam pemanggilan susunan kabinet ini menunjukkan perannya yang terlalu minim sebagai wapres. Padahal cukup banyak wajah baru yang dipanggil Jokowi dalam menyusun kabinet.

"Ketika seluruh orang punya potensi menteri dipanggil istana, beliau (Ma'ruf) malah enggak ada. Dari sini terlihat, di awal pembentukan saja peran Ma'ruf minimalis. Saya tidak membayangkan ada peran lebih besar lagi yang bisa dimainkan beliau selama lima tahun ke depan," ujar Rico saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/10).

Rico membandingkan penyusunan kabinet di awal pemerintahan Jokowi bersama mantan wapres Jusuf Kalla. Menurutnya, terlihat jelas keterlibatan JK dalam memberi masukan siapa saja yang berhak masuk ke kabinet.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Gerindra mendatangi Istana Negara, Jakarta dan diminta untuk membantu Presiden Jokowi di kabinet selanjutnyaKetua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Gerindra mendatangi Istana Negara, Jakarta dan diminta untuk membantu Presiden Jokowi di kabinet selanjutnya (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Keterlibatan itu pula yang membuat JK memiliki peran cukup besar dalam pembagian kerja dengan Jokowi selama periode pertama. Sementara ketidakhadiran Ma'ruf, menurut Rico, menunjukkan ketiadaan peran mantan Rais Aam PBNU itu dalam negosiasi maupun tawar menawar terkait penyusunan kabinet.

"Di kabinet pertama Jokowi-JK kan terlihat siapa (menteri) yang endorse-nya Pak Jokowi, siapa yang endorse-nya Pak JK. Kan itu terasa sekali, kalau sekarang ini Ma'ruf tidak punya peran karena saat orang-orang dipanggil, beliau tidak ada," katanya.

Sesuai aturan undang-undang, diakui Rico, peran wapres memang tak terlalu banyak seperti presiden. Namun kekuatan politik di belakangnya kerap kali turut memengaruhi peran seorang wapres.
JK pun diketahui banyak berperan di bidang ekonomi dan juga internasional selama bertugas sebagai wapres.

"Sementara tugas Ma'ruf sekarang mungkin hanya menunggu saja dari Pak Jokowi. Sebenarnya bisa saja menjadi mediator dengan tokoh Islam politik. Tapi dari pilpres lalu saja tekanan ini tetap tidak bisa diredam. Agak kasihan juga sebenarnya," tutur Rico.

Hal senada disampaikan analis politik Exposit Strategic Arif Susanto. Menurutnya, peran Ma'ruf dalam penyusunan kabinet ini memang tak sebesar JK di periode pertama.

Arif menilai peran Ma'ruf saat ini tak berbeda jauh dengan peran mantan wapres Boediono yang sempat mendampingi Presiden RI ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua. Saat itu peran Boediono juga tak terlalu menonjol seperti JK.

Arif mengatakan, hal itu tak lepas dari kesamaan latar belakang Boediono dan Ma'ruf yang bukan dari parpol atau pernah terlibat di parpol seperti JK. Selain itu bentuk komunikasi publik Boediono dan Ma'ruf juga terbilang minim.
"Ma'ruf ini kemungkinan tetap ada perannya tapi minim karena eksposenya ke publik kurang. Nuansa politisnya juga tidak kuat, akan berbeda kalau wapres dari parpol," tuturnya.

Kendati demikian, Arif meyakini Ma'ruf tetap ikut dilibatkan dalam penyusunan kabinet meski sangat kecil. Bisa jadi, kata dia, Ma'ruf memberikan usulan nama yang merepresentasikan wakil dari lembaga keagamaan sesuai bidangnya selama ini. Salah satunya dari kalangan PBNU.

"Harus diakui peran Ma'ruf dalam pembentukan kabinet relatif tidak sebesar JK. Tapi kalau dia punya jangkar kuat di NU, mestinya Ma'ruf bisa menjadi pintu masuk di kabinet," ucapnya.
[Gambas:Video CNN] (psp/bmw)