Istana Angkat Suara soal Tak Ada Menteri Asal Papua

CNN Indonesia | Rabu, 23/10/2019 14:15 WIB
Istana Angkat Suara soal Tak Ada Menteri Asal Papua Kabinet Indonesia Maju. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Kabinet Indonesia Maju. Namun, tidak ada menteri kelahiran atau asal Papua dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini (23/10). Hal itu tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi yang ingin mengangkat menteri asal Papua.

Berdasarkan susunan kabinet Indonesia Maju, ada menteri yang mengklaim berasal dari Fakfak, yakni Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Bahlil mengaku besar di Fakfak, dan ayahnya berasal dari fakfak. Tapi, Bahlil kelahiran Maluku.
Menanggapi ketiadaan perwakilan Papua, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden, Mochammad Fadjroel Rahman angkat suara. Menurutnya, pemilihan menteri tidak hanya didasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan saja.

"Presiden menyatakan bahwa ini adalah mewujudkan kabinet yang terdiri dari putra-putri terbaik Indonesia," kata Fadjroel kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi Rabu (23/10).


Ia menjelaskan bahwa presiden tidak lagi membeda-bedakan identitas pemegang jabatan menteri dan jabatan lainnya.

"Inilah wajah Indonesia yang terbaik," jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya enggan berkomentar banyak terkait janji Jokowi tersebut. Ia meminta agar masyarakat menanyakan langsung kepada  Jokowi.

"Tanya Pak Presiden saja. Saya kan orang Papua. Masak saya harus jawab sendiri," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Pada 11 Oktober 2019, Jokowi memastikan orang asli Papua akan kembali menjadi menteri dalam kabinet pada periode kedua kepresidenannya. Namun, Jokowi masih enggan menyebut sosok orang Papua akan diangkat menjadi menteri.

"Saya pastikan ada. Saya pastikan ada. Nanti dilihat," kata Jokowi.

Pada saat itu, ia mengaku telah merampungkan susunan kabinet yang baru. Meskipun demikian, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kemungkinan perubahan menjelang pelantikan masih terbuka.

(fra/ugo)