"Ya kita bersyukur dan terima kasih kepada Pak Presiden," kata Sadeli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).
"Mungkin PBNU kan selama ini menteri agama dari PBNU ya. Beliau harus besar hati siapa pun yang penting kader bangsa terbaik," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau kan berlatar belakang militer. Kan radikalisme kan musuh bangsa. Artinya tidak sesuai dengan Pancasila. Sudah jadi kewajiban kita membantu beliau," jelasnya.
Sementara Alamsyah Ratu Perwinagara merupakan menteri agama periode 1978-1983. Saat pensiun, dia berpangkat Letnan Jenderal. Dia juga merupakan anggota Math'laul Anwar.
"Dulu Pak Alamsyah Mathlaul Anwar juga, Menag juga. Jadi bukan sekarang saja. Lihat kinerjanya dulu ya," ucapnya.
Merujuk dari surat yang diterima CNNIndonesia.com, Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018.
Surat itu bernomor A. 166/KPTS/PBMA/V/2018. Ditandatangani Ketua Umum Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi.
Dalam surat tertera 11 nama anggota Majelis Amanah Pusat. Ditambah 4 nama untuk posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris.
Nama Fachrul Razi tercantum dalam kolom anggota Majelis Amanah Pusat.
Sebelumnya Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas menyebut banyak kiai protes ke pihaknya karena Presiden Joko Widodo memilih Fachrul Razi sebagai menteri agama.
Para kiai, kata Robikin, tak bisa mengerti cara pikir Jokowi yang memilih menag bukan dari kalangan agamawan, melainkan militer.
"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin.
Robikin mengatakan para kiai memang sudah lama merisaukan fenomena pendangkalan pemahaman beragama seperti tercermin oleh sikap intoleran.
Pemahaman keagamaan yang salah bahkan berujung pada ekstremisme. NU menyatakan Indonesia darurat radikalisme karena sudah ada kelompok-kelompok yang menganggap semua di luar kelompoknya adalah kafir.
"Para kiai paham Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada," kata Robikin. (ani/bmw)