PDIP Sebut Jabatan Wamen Bukan Bagi-bagi Kue Kekuasaan

CNN Indonesia
Kamis, 24 Okt 2019 19:16 WIB
PDIP mengaku jabatan wakil menteri yang tengah digodok Presiden Jokowi saat ini bukan sarana untuk bagi-bagi kekuasaan ke pihak-pihak yang belum dapat jatah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (CNN Indonesia/ Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah posisi wakil menteri yang tengah dipertimbangkan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk bagi-bagi kue kekuasaan. Meski diketahui sejumlah pihak sudah terang-terangan meminta jatah wamen.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengakui saat ini Jokowi masih menggodok posisi wamen untuk Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Kita lihat bagaimana seluruh konfigurasi yang ada di dalam kabinet, dan nanti akan ada wakil-wakil menteri juga. Sedang digodok," kata Hasto di Kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (24/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto masih enggan menyebut berapa jumlah wamen dan kementerian mana saja yang akan punya wamen. Ia hanya menegaskan posisi wakil menteri bukan sarana bagi-bagi kekuasaan. Menurutnya itu merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Itu untuk menjalankan seluruh amanat penderitaan rakyat," kata dia.

Melihat hal itu, Hasto mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk menjalankan pemerintahannya yang baru. Dengan baru dilantiknya para menteri baru, ia berharap Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik untuk Indonesia usai menjabat.

"Dengan jajaran menteri yang punya semangat baru pada periode kedua Pak Jokowi ini untuk bisa membuat legacy bagi bangsa dan negara," kata Hasto.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Jokowi masih membahas keberadaan posisi wamen di setiap kementerian. Ia menyebut pemerintah ingin menghitung lebih dulu jumlah wamen yang diperlukan untuk mengakomodasi para pihak yang belum terwadahi.

Mengenai ini, sejumlah pihak sudah terang-terangan meminta jatah wamen. Seperti Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajukan tiga sampai empat wamen karena jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan.

Sebagai perbandingan, pada periode pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla, hanya ada tiga pos kementerian yang punya wamen, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Luar Negeri.

[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER