Soal Hak Veto, Muhadjir Sebut Peran Menko Dulu Belum Kuat

CNN Indonesia

Sabtu, 26 Okt 2019 02:50 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan hak veto yang diberikan Presiden Jokowi kepada para menko karena melihat perannya selama ini tak terlalu signifikan. (CNN Indonesia/Daniela Dinda)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan hak veto yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menko karena melihat peran menko selama ini tak terlalu signifikan.

"Menteri koordinator itu peranannya dianggap belum terlalu kuat. Sekarang ini biar meringankan tugas dari Bapak Presiden, maka ada mandat yang lebih besar, wider mandat begitu," kata Muhadjir di kantor Kementerian Pendidikan, Jumat (25/10).

Lihat juga:

Mahfud MD: Menko Punya Hak Veto Batalkan Kebijakan Menteri

Dia mengatakan tugas para menko kini memastikan kementerian yang dinaungi mereka melaksanakan program prioritas masing-masing. Ia pun menegaskan, menko melakukan koordinasi program memiliki peranan penting.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, kata Muhadjir, menko harus memastikan kesinkronan antara eksekusi para menteri dan visi-misi presiden.

"Kalau antara kementerian tidak sinkron, itulah yang penyelesaiannya di tingkat menko, sehingga nanti masing-masing kementerian tidak ada lagi ego sektoral, jalan sendiri-sendiri, kemudian di lapangan tidak ketemu," kata dia.

"Karena itu, sekarang juga kita harus mengubah paradigma menko itu bukan hanya rapat koordinasi, tapi sampai di lapangan kita nanti harus memastikan bahwa apa yang dikoordinasikan di tingkat rapat pembahasan itu, di lapangan juga terlaksana seperti adanya," imbuh Muhadjir.

Lihat juga:

Nadiem Makarim Salat Perdana di Kemendikbud Bersama Muhadjir

Sebelumnya, Jokowi memberikan hak veto kepada para menteri koordinator dalam mengatur kebijakan para menteri. Dengan demikian, kebijakan menteri tidak akan bertentangan dengan kebijakan presiden.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan para menteri koordinator bisa membatalkan (memveto) kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi dan misi presiden. Menurutnya, kewenangan hak veto ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Menko itu kata presiden bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi presiden dan sebagainya," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/10) lalu.