Pimpinan KPK Sambangi Tito Bahas Duit Rp800 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata dan Saut Situmorang, menyambangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10) siang. Ini jadi kali pertama KPK berkunjung ke Kemendagri usai mantan Kapolri itu diangkat Presiden Joko Widodo menjadi menteri.

Mereka sempat melakukan pertemuan tertutup sebelum menemui para jurnalis. Usai pertemuan, Tito mengatakan mereka membahas anggaran pemerintah daerah yang juga jadi ranah Kemendagri.

"Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp800 triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan," kata Tito kepada wartawan usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10).

Tito berkata akan meneruskan kerja sama dengan KPK seperti yang dilakukan mendagri sebelumnya, Tjahjo Kumolo. Kerja sama akan meliputi bidang pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah.

Lihat juga: Respons OTT Kepala Daerah, Tito Pelototi Penyimpangan APBD

Dalam pertemuan itu, Tito mendapat banyak masukan dari Komisi Antirasuah. Ia berkata usulan KPK akan dipegang Kemendagri dalam menjalankan APBN 2020.

"Banyak masukan-masukan dari KPK yang sudah cukup lama pembinaan dan pengawasan. Ada delapan elemen yang diintervensi atau diawasi mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lain," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan pertemuan ini untuk menegaskan kerja sama yang telah terbangun sejak era Tjahjo.

[Gambas:Video CNN]

Alex yang kembali terpilih menjadi Komisioner KPK periode 2019-2024 juga berujar pertemuan ini untuk memastikan pengawasan terhadap eksekusi visi Presiden Jokowi di daerah.

"Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan lima hal yang pertama terkait dengan infrastruktur, kemudian SDM, investasi. Itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden, KPK juga akan memfokuskan ke area situ," tutur Alex.

Pada masa pemerintahan Mendagri Tjahjo Kumolo, KPK bekerja sama secara intensif dengan Kemendagri. Salah satu hasilnya adalah penyelamatan aset Stadion Mattoangin senilai Rp2,5 triliun. Aset pemerintah itu selama ini dikelola Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), bukan pemerintah.

Lihat juga: YLBHI Sebut Tugas Ideal Pertama Mahfud Selesaikan Perppu KPK

(dhf/pmg)