Idham: Penegakan Hukum Radikalisme Bukan ke Simbol Agama

CNN Indonesia | Kamis, 31/10/2019 04:34 WIB
Idham: Penegakan Hukum Radikalisme Bukan ke Simbol Agama Calon Kapolri Komjen Idham Azis mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi III DPR, Jakarta, 30 Oktober 2019.(CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terpilih Komisaris Jenderal Idham Azis menyatakan proses penegakan hukum terkait penyebaran radikalisme atau terorisme dilakukan kepada oknum, bukan terhadap simbol agama tertentu.

"Kalau pun penegakan hukum kepada oknum bukan terhadap simbol agama," kata Idham saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/10).

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya itu, radikalisme tidak bisa diidentikkan terhadap agama Islam maupun agama lain.


"Tidak bisa dibilang dengan radikalisme itu, lalu kita membawa atribut atau simbol agama dan itu harus kita kampanyekan pada seluruh anggota dan masyarakat bahwa itu oknum," kata jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi meminta pandangan Idham terhadap radikalisme yang sering dihubung-hubungkan dengan Islam.

"Ini penting supaya jangan berkesan begitu Allahuakbar teroris, terus pegang Alquran dibilang teroris, mengaji dbilang radikalisme," ucap Aboebakar.

Dalam pelaksanaan fit and proper test di Komisi III DPR RI tersebut, Idham dinyatakan diterima secara aklamasi untuk menjadi pucuk kepemimpinan Korps Bhayangkara. Dengan demikian, ia tinggal menunggu pengesahan lanjutan di Rapat Paripurna DPR guna dilanjutkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

[Gambas:Video CNN]
Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Idham pun tinggal menunggu pelantikan oleh Jokowi sebagai Kapolri.

Puncak kepemimpinan Polri sendiri saat ini masih dipegang Wakapolri Komjen Ari Dono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Ari Dono memegang jabatan itu setelah Tito Karnavian diberhentikan Jokowi dan pensiun dari polisi karena menjadi Menteri Dalam Negeri.

(mts/kid)