Calon Kapolri Sodorkan Program Pengamanan Demo Tanpa Peluru

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Kapolri Komjen Idham Azis mengaku tak mengajukan visi dan misi saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

Ia hanya menyodorkan tujuh program prioritas, salah satunya adalah penanganan unjuk rasa yang lebih humanis. Misalnya, tak menggunakan peluru tajam.

Lihat juga: Bawa Senpi di Aksi Kendari, 6 Polisi Tak Naik Jabatan Setahun

"Berdasarkan arahan kebijakan pemerintah, memperhatikan kebijakan Presiden RI, saya tak ada visi misi yang saya ajukan [saat menjabat sebagai Kapolri]," kata Idham.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengingatkan bahwa para menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri dalam menjalankan tugasnya. Semuanya, kata dia, harus bekerja dengan mengacu kepada visi misi milik presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, Idham mengatakan hanya mempersiapkan tujuh program prioritas yang akan dijalankan saat menjabat sebagai Kapolri. Terlebih lagi, kata dia, masa jabatannya sebagai Kapolri nanti cukup singkat, hanya 14 bulan sebelum memasuki masa pensiun.

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Himawan Randi (21) tewas dalam demo di depan DPRD Sultra, Kamis (26/9). (ANTARA FOTO/Jojon)

Idham sendiri akan memasuki usia pensiun pada Februari 2021.

"Maka jika diberikan kepercayaan amanah sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang Promoter (profesional, modern, terpercaya) menuju Indonesia maju," kata dia.

Ketujuh program prioritas Idham itu di antaranya; Polri harus mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Program itu dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen yang proaktif dan melakukan pembenahan pola Diklat yang siap kerja.

Lihat juga: Komnas HAM Sebut 9 Tewas Tertembak 21-23 Mei, Pelaku Terlatih

"Lalu, meningkatkan SDM melalui Diklat di luar negeri, pembinaan karier berbasis meritrokasi, dan peningkatan kesejahteraan," kata Idham.

Kedua, Idham berencana untuk meningkatkan pemantapan program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (HARKAMTIBMAS).

Ia lantas merinci beberapa upaya yang akan dilakukan adalah peningkatan deteksi dini intelijen, penanggulangan radikalisme, penanganan konflik sosial, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ia berkomitmen untuk menangani aksi unjuk rasa berdasarkan metode yang humanis.

Presiden Joko Widodo mengatakan tak ada visi misi dari para menteri, yang ada ialah visi misi Presiden. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

"Dalam unjuk rasa, tak boleh menggunakan peluru, baik peluru karet atau tajam," kata dia.

Sebelumnya, kasus penembakan yang menewaskan sejumlah orang di berbagai demonstrasi besar mengemuka. Misalnya, demo mahasiswa di Kendari, demo 21-23 Mei.

Polri mengklaim tak membekali anggotanya dengan senjata api dengan peluru tajam dalam mengamankan demo. Namun dalam kasus kematian dua mahasiswa Kendari, enam polisi dijatuhi sanksi disiplin karena membawa senjata api.

Program ketiga, Idham bicara soal manajemen media massa. Hal itu bertujuan untuk meredam maraknya kabar bohong dan ujaran kebencian yang meresahkan masyarakat.

"Caranya melalui pengelolaan media mainstream dan pengelolaan media sosial," kata Idham

Keempat, Idham berkomitmen untuk menguatkan proses penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Salah satunya, kata dia, program itu dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penyidik hingga menangani kasus yang meresahkan masyarakat yang menjadi perhatian publik.

Lihat juga: Jokowi Tegaskan Lagi Tak Ada Visi Misi Menteri

"Serta melakukan pemantapan penerapan manajemen penyidikan berbasis elektronik," kata Idham.

Kelima, Mantan Kapolda Metro Jaya itu berkomitmen untuk menguatkan "sinergitas polisional" dengan institusi lainnya dalam menjalankan proses keamanan dan ketertiban nasional.

Selain itu, Idham berkomitmen untuk melakukan penataan kelembagaan Polri. Terakhir, Idham berencana melakukan penguatan pengawasan Polri, baik peningkatan pengawasan internal maupun eksternal.

[Gambas:Video CNN]

(rzr/arh)