Jokowi: Kadang-kadang yang Ikut Demo Tak Mengerti Substansi
CNN Indonesia
Kamis, 31 Okt 2019 16:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk bisa menjelaskan setiap perubahan kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi mencontohkan di antaranya soal rencana revisi UU Ketenagakerjaan hingga Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial yang ditolak masyarakat sipil.
Menurutnya, sebuah rencana perubahan kebijakan yang tak bisa dikelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik berkepanjangan. Ia menyebut salah satu kunci utamanya adalah bisa menjelaskan maksud dan tujuannya.
"Kadang-kadang yang ikut demo juga kan kadang-kadang enggak ngerti substansi pasalnya di mana," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan deteksi dan membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, semisal mengajak buruh berdialog terkait rencana revisi UU Ketenagakerjaan.
"Kemudian juga berbicara, dengan media, juga berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya," ujarnya.
Jokowi lantas menyinggung demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Chile. Menurutnya, demonstrasi yang berlangsung di negara Amerika Selatan itu dipicu isu kecil soal kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya empat persen.
"Kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti perombakan besar besaran di kabinet. Tetapi itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme," tuturnya.
"Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal," kata Jokowi menambahkan.
[Gambas:Video CNN]
Gelombang demonstrasi sepanjang akhir September terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Demonstrasi melibatkan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan bahkan pelajar STM.
Para demonstran mempersoalkan sejumlah kebijakan perundangan terutama terkait revisi UU KPK, RUU KUHP, serta RUU Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan oligarki.
(fra/gil)
Jokowi mencontohkan di antaranya soal rencana revisi UU Ketenagakerjaan hingga Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial yang ditolak masyarakat sipil.
Menurutnya, sebuah rencana perubahan kebijakan yang tak bisa dikelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik berkepanjangan. Ia menyebut salah satu kunci utamanya adalah bisa menjelaskan maksud dan tujuannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Alergi Demonstrasi di Rezim Jokowi |
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan deteksi dan membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, semisal mengajak buruh berdialog terkait rencana revisi UU Ketenagakerjaan.
"Kemudian juga berbicara, dengan media, juga berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya," ujarnya.
"Kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti perombakan besar besaran di kabinet. Tetapi itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme," tuturnya.
"Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal," kata Jokowi menambahkan.
[Gambas:Video CNN]
Gelombang demonstrasi sepanjang akhir September terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Demonstrasi melibatkan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan bahkan pelajar STM.
Para demonstran mempersoalkan sejumlah kebijakan perundangan terutama terkait revisi UU KPK, RUU KUHP, serta RUU Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan oligarki.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK