Jokowi: Jangan Sampai Aparat Hukum Dibajak Para Mafia

CNN Indonesia

Kamis, 31 Okt 2019 16:59 WIB

Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum menindak tegas para mafia yang menarik keuntungan dari banyak program strategis pemerintah. — Presiden Joko Widodo memimpin rapat dengan topik penyampaian program kerja di bidang politik, hukum, dan keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jangan sampai aparat hukum Indonesia dibajak para mafia. Jokowi meminta perangkat hukum dapat menjamin keberanian investor, pelaku industri, serta birokrasi, dalam menjaga program strategis pemerintah.

Jokowi memerintahkan hal itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Plt Kapolri Komjen Ari Dono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang bidang politik, hukum, dan keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi tak ingin program-program yang harus bisa dilihat bersama perkembangannya menjadi tidak jalan karena pembajakan oleh para mafia.

Jokowi: Jangan Sampai Aparat Hukum Dibajak Para Mafia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)

Lihat juga:

Sri Mulyani Singgung Belanja Negara ke Menteri Muda Jokowi

Menurutnya, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta, yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah, justru yang 'digigit.' Jokowi pun menegaskan akan mengusut para mafia yang bermain.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program-program pembangunan. Ini harus kita balik hal ini," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Mantan wali kota Solo itu menyatakan instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa. Selain itu, aparat hukum juga harus memberikan keberanian kepada pelaku usaha, BUMN, dan birokrasi untuk berinovasi,

"Yang jelas jelas tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari kesalahannya. Yang tidak ada niat untuk melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya, ya silakan diselesaikan," tuturnya.