Gerindra DKI Dukung Anies Perbaiki Sistem e-Budgeting

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memperbarui sistem anggaran elektronik atau e-Budgeting yang kini dimiliki pemerintah provinsi tersebut.

Namun Taufik mengingatkan agar tetap mempertahankan poin yang baik dari sistem yang merupakan warisan dari era gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

"Silakan saja diubah, selama itu untuk kebaikan. Yang udah baik jangan diubah, yang belum baik silakan diubah," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).

Menurut Taufik kesalahan di sistem penganggaran bukan pertama kali terjadi. Pada tahun-tahun sebelumnya DPRD DKI juga kerap menemukan anggaran yang ganjil tapi tidak mengumbar-umbar itu ke publik termasuk wartawan.

"Yang begini-begini kita setiap tahun kita temuin. Setiap tahun kita temuin tapi kita enggak lapor ke wartawan. Ya kayak gini satu-satu. Kita tanyain [anggota dewan] setuju apa enggak, ini pemeliharaan yang Rp75 juta setuju enggak. Ya begitu," ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.

Lihat juga: Redam Polemik, NasDem Imbau Anies Buka Anggaran ke Publik

Pria yang kembali terpilih jadi Wakil Ketua DPRD DKi setelah periode 2014-2019 lalu mengatakan sebelumnya pun anggota dewan pernah menemukan selisih anggaran hingga Rp1,3 triliun. Namun, sambungnya, anggota dewan kala itu lebih memilih membahas di internal ketimbang melempar ke publik.

"Cuma kita dulu enggak lapor teman-teman [wartawan]. Soalnya dibahas di dalam. Ini enggak bener, ya coret. Dan temuan itu hal biasa bukan hal baru," ujar Taufik.

Sebelumnya, Anies menyatakan sistem e-budgeting yang dipakai di DKI saat ini masih memiliki sejumlah persoalan. Ia mengatakan anggaran e-budgeting sekarang tidak bisa melakukan verifikasi dan masih membutuhkan kemampuan manual manusia.

Lihat juga: Ahok Ingatkan Anies soal Transparansi Sistem Anggaran DKI

Anies pun berniat untuk memperbarui sistem, e-budgeting menjadi yang lebih baru.

""Karena saya menerima warisan sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk Gubernur berikutnya. Agar Gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami, karena sistemnya sudah ada dari dulu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

[Gambas:Video CNN]
Sampai dengan saat ini anggota dewan masih membahas anggaran di Rapat Anggaran Komisi. Setelahnya DPRD akan membawa ke Rapat Badan Anggaran besar dan menandatangani Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan menjadi APBD 2020.

Lihat juga: Anies: Kertas Rp213 M Tinta Rp400 M, 'What's Going On'?

(ctr/kid)