Redam Polemik, NasDem Imbau Anies Buka Anggaran ke Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyarankan agar Gubernur DKI Anies Baswedan membuka anggaran kepada publik sejak dini.

Menurut Wibi, lewat transparansi itu maka bisa meredam polemik yang berkembang di masyarakat soal perencanaan penggunaan anggaran.

"Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak akan jadi pertanyaan ada apa di balik ini," kata Wibi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).

Wibi mengatakan sejak awal NasDem sudah meminta Anies membuka anggaran tersebut. Pada satu waktu, Wibi juga mengaku sudah bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal keterbukaan anggaran yang belum final.

Lihat juga: Dalih Anies soal Penyusunan Anggaran: yang Penting Masuk Dulu

Menurut Kemendagri, kata Wibi, keterbukaan anggaran yang belum final menjadi hak dari masing-masing daerah.

"Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung kepada staf kemendagri saya bertanya apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUAPPAS? Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi, ketika Kuappas [sudah sah] memang wajib dibuka," ujar Wibi.

Wibi mengingatkan Jakarta bukanlah hanya milik warga ibu kota negara RI saja. Jakarta adalah contoh dan milik seluruh rakyat di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, rakyat perlu tahu untuk apa anggaran akan digunakan lewat penyisiran.

"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya. Agar tidak jadi preseden buruk," tegas dia.

Terakhir, ia meminta agar semua pihak tak meragukan kualitas penyusunan rencana anggaran di tengah waktu yang mepet. NasDem, tegasnya, siap untuk membahas anggaran secara detail. Bahkan Wibi mengatakan NasDem siap kalaupun nantinya ada tunjangan yang telat akibat keterlambatan anggaran.

"Kita akan fokus terus jalan terus. Jangah intimidasi kita dengan soal uang, tidak jadi soal asal anggaran satu per satu detail kita sisir sampai selesai," kata Wibi.

Diketahui hingga kini DPRD DKI masih membahas anggaran bersama eksekutif. Batas waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan anggaran adalah per 30 November 2019.

Lihat juga: Fraksi PDIP Hingga Gerindra Cecar Anggaran TGUPP Anies Rp19 M

Tudingan Anggaran DKI Tak Ramah Akses Publik

Sementara itu, secara terpisah, peneliti FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Gurnadi Ridwan menilai anggaran di DKI Jakarta tidak ramah terhadap publik yang mengakses. Hal ini yang diungkapkan Gurnadi menanggapi polemik anggaran di DKI Jakarta yang baru-baru ini menjadi viral.

"Sebenarnya transparansinya baik, tapi tidak ramah akses bagi publiknapalagi bagi kami peneliti," kata Gurnadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (31/10).

Gurnadi menjelaskan FITRA pun sempat kesusahan mendapatkan draf rencana anggaran untuk DKI 2020. Pertama kali FITRA berkirim surat kepada Anies untuk dibukakan anggaran per tanggal 16 Oktober, kemudian dibalas melalui email dan diminta untuk menunggu. Ketika sudah menunggu, mereka meminta lagi di waktu yang dijanjikan, Gurnadi menyatakan ditolak karena perencanaan penggunaan anggaran masih dikerjakan.

[Gambas:Video CNN]
Gurnadi mengatakan tidak ada keharusan DKI mengunggah anggaran yang belum disahkan ke situs resmi. Namun, atas nama transparansi harusnya DKI mengunggah dan membiarkan publik membacanya. Menurut Gunardi dengan dibukanya anggaran masyarakat bisa jadi lebih mengetahui pergerakan uang di DKI. Oleh Karena itu, Gunardi kini mengkhawatirkan kualitas anggaran dengan massa tenggat satu bulan. Ia khawatir bisa jadi ada anggaran yang tak seharusnya masuk malah dianggarkan.

"Target 30 November. bisa-bisa ada anggaran siluman yang masuk," lanjut nyam

Gunardi pun menyarankan agar Anies menggunakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam menyisir anggaran. Ini dilakukan demi kualitas penggunaan anggaran di DKI lebih baik.

Lihat juga: Gerindra Tegur PSI soal Lem Aibon: Anda Masih Baru di DPRD

(ctr/kid)