Ketua DPRD Imbau Musyawarah Ketimbang Interpelasi Risma
Antara | CNN Indonesia
Rabu, 06 Nov 2019 13:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengajukan jalan musyawarah ketimbang hak interpelasi kepada Wali Kota Tri Rismaharini. Menurut orang yang akrab disapa Awi itu, lebih baik untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dari Pemkot Surabaya.
Sebelumnya, fraksi Golkar berencana melayangkan interpelasi kepada Risma berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali tak bisa melakukan inspeksi mendadak ke Stadion Gelora Bung Tomo. Zainudin merupakan politikus senior Golkar.
"Sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama, utamanya Fraksi Partai Golkar dan Pemkot Surabaya. Penjelasan resmi pemkot, mereka tidak menerima informasi terkait agenda sidak itu. Kita selesaikan persoalan itu dengan rembuk bersama," kata Awi, Rabu (6/11).
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa langkah musyawarah sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Surabaya. Itu perlu dilakukan demi menghindari kegaduhan yang tak perlu antara Pemkot, fraksi PDIP dan Golkar di DPRD Kota Surabaya.
Awi menilai masyarakat yang akan merugi jika friksi berujung kegaduhan terjadi akibat interpelasi. Energi akan terbuang sia-sia. Padahal, jika diselesaikan dengan musyawarah, tenaga dan pikiran bisa difokuskan untuk mempersiapkan Surabaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021.
"Mari kita sama-sama mengawal Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Kita tunjukkan bahwa Surabaya siap, dan bisa menjadi tuan rumah yang baik," imbuhnya.
Awi yakin masyarakat menyambut baik jika Surabaya berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Terutama mereka yang merupakan pecinta sepak bola.
Oleh karena itu, jauh lebih baik jika pemkot dan DPRD Kota Surabaya fokus kepada persiapan untuk menjadi tuan rumah.
"Ini adalah kesempatan emas dan langka yang belum tentu terjadi setiap tahun. Lebih baik energi kita gunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20," katanya.
Fraksi Golkar dan PDIP di DPRD Kota Surabaya sempat memanas. Bermula ketika Menpora Zainudin Amali tidak bisa melakukan inspeksi mendadak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya lantaran pintu terkunci.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Fraksi Golkar Agoeng Prasodjo menganggap Pemkot Surabaya telah melecehkan Zainudin selaku menteri. Bahkan, kata Agoeng, kedatangan Zainudin juga tidak disambut oleh pejabat Pemkot.
Agoeng lantas mengatakan fraksi partainya berencana mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Tri Rismaharini. Dia menilai Risma tak bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.
Gelagat Fraksi Golkar yang berencana melayangkan hak interpelasi membuat fraksi PDIP angkat suara. Mereka siap mengadang upaya interpelasi dan akan melindungi Risma, selaku kader PDIP, habis-habisan.
Mengenai ketegangan yang terjadi, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menganggap wajar. Dia tidak ingin terlalu dibesar-besarkan.
Dia mengatakan bahwa Risma adalah kader PDIP. Karenanya, wajar jika fraksi PDIP bertekad melindungi kadernya. Begitu pula Fraksi Golkar yang membela kadernya yakni Menpora Zainudin Amali.
"Seperti Fraksi Golkar membela Pak Zainuddin Amali, saya kira wajar jika Fraksi PDI Perjuangan membela Bu Risma. Apalagi selain Wali Kota, Bu Risma adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Oleh karena itu, daripada ribut lebih baik persoalan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat," katanya.
(bmw)
Sebelumnya, fraksi Golkar berencana melayangkan interpelasi kepada Risma berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali tak bisa melakukan inspeksi mendadak ke Stadion Gelora Bung Tomo. Zainudin merupakan politikus senior Golkar.
"Sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama, utamanya Fraksi Partai Golkar dan Pemkot Surabaya. Penjelasan resmi pemkot, mereka tidak menerima informasi terkait agenda sidak itu. Kita selesaikan persoalan itu dengan rembuk bersama," kata Awi, Rabu (6/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awi menilai masyarakat yang akan merugi jika friksi berujung kegaduhan terjadi akibat interpelasi. Energi akan terbuang sia-sia. Padahal, jika diselesaikan dengan musyawarah, tenaga dan pikiran bisa difokuskan untuk mempersiapkan Surabaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021.
Awi yakin masyarakat menyambut baik jika Surabaya berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Terutama mereka yang merupakan pecinta sepak bola.
Oleh karena itu, jauh lebih baik jika pemkot dan DPRD Kota Surabaya fokus kepada persiapan untuk menjadi tuan rumah.
"Ini adalah kesempatan emas dan langka yang belum tentu terjadi setiap tahun. Lebih baik energi kita gunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20," katanya.
Fraksi Golkar dan PDIP di DPRD Kota Surabaya sempat memanas. Bermula ketika Menpora Zainudin Amali tidak bisa melakukan inspeksi mendadak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya lantaran pintu terkunci.
Ketua Fraksi Golkar Agoeng Prasodjo menganggap Pemkot Surabaya telah melecehkan Zainudin selaku menteri. Bahkan, kata Agoeng, kedatangan Zainudin juga tidak disambut oleh pejabat Pemkot.
Agoeng lantas mengatakan fraksi partainya berencana mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Tri Rismaharini. Dia menilai Risma tak bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.
Gelagat Fraksi Golkar yang berencana melayangkan hak interpelasi membuat fraksi PDIP angkat suara. Mereka siap mengadang upaya interpelasi dan akan melindungi Risma, selaku kader PDIP, habis-habisan.
Mengenai ketegangan yang terjadi, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menganggap wajar. Dia tidak ingin terlalu dibesar-besarkan.
Dia mengatakan bahwa Risma adalah kader PDIP. Karenanya, wajar jika fraksi PDIP bertekad melindungi kadernya. Begitu pula Fraksi Golkar yang membela kadernya yakni Menpora Zainudin Amali.
"Seperti Fraksi Golkar membela Pak Zainuddin Amali, saya kira wajar jika Fraksi PDI Perjuangan membela Bu Risma. Apalagi selain Wali Kota, Bu Risma adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Oleh karena itu, daripada ribut lebih baik persoalan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat," katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK