TNI: Ibu Kota Baru Harus Tangkal Rudal hingga Senjata Kimia
CNN Indonesia
Rabu, 06 Nov 2019 16:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan kekuatan militer dalam sistem pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus mampu mengantisipasi ancaman kejahatan siber hingga serangan senjata kimia.
Penangkal serangan udara dan rudal juga mesti dibangun dalam sistem pertahanan di ibu kota baru.
Menurutnya, konsep pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus dipersiapkan dengan matang. Tujuannya jelas, untuk mengantisipasi situasi darurat perang.
"Gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, serta ancaman chemical biology dan radio aktif, dan nuklir," kata Hadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11).
Dia menyatakan bahwa pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak. Sejumlah hal pun harus menjadi perhatian di bidang pertahanan seperti pemberlakuan Air Defence Identification Zone (ADIS), serta restricted and prohibited area atau daerah terbatas dan terlarang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
Tidak ketinggalan, ucap Hadi, ibu kota baru nantinya juga harus memiliki jalur yang dekat untuk mobilisasi kekuatan militer sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi orang-orang atau tamu negara penting.
"Memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat laut udara," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Hadi mengatakan dalam rangka relokasi personel TNI ke ibu kota baru yang direncanakan di Provinsi Kalimantan Timur, maka konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara.
Menurut dia, di lokasi tersebut juga akan dibangun Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR/DPD, gedung kementerian atau lembaga negara, serta gedung kedutaan besar sejumlah negara.
(mts/asa)
Penangkal serangan udara dan rudal juga mesti dibangun dalam sistem pertahanan di ibu kota baru.
Menurutnya, konsep pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus dipersiapkan dengan matang. Tujuannya jelas, untuk mengantisipasi situasi darurat perang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyatakan bahwa pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak. Sejumlah hal pun harus menjadi perhatian di bidang pertahanan seperti pemberlakuan Air Defence Identification Zone (ADIS), serta restricted and prohibited area atau daerah terbatas dan terlarang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
Tidak ketinggalan, ucap Hadi, ibu kota baru nantinya juga harus memiliki jalur yang dekat untuk mobilisasi kekuatan militer sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi orang-orang atau tamu negara penting.
"Memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat laut udara," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Hadi mengatakan dalam rangka relokasi personel TNI ke ibu kota baru yang direncanakan di Provinsi Kalimantan Timur, maka konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara.
Menurut dia, di lokasi tersebut juga akan dibangun Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR/DPD, gedung kementerian atau lembaga negara, serta gedung kedutaan besar sejumlah negara.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK