Anggaran DKI Bakal Dipublikasikan Usai Disepakati Banggar

CNN Indonesia | Jumat, 08/11/2019 17:57 WIB
Anggaran DKI Bakal Dipublikasikan Usai Disepakati Banggar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyatakan draf anggaran tahun 2020 akan diunggah usai ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

Ia mengatakan di rapat Banggar itu baru dilakukan setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 selesai di tingkat komisi.

"Setelah ini disepakati nominalnya, baru Gubernur atau saya membuat surat edaran kepada SKPD untuk melakukan input atas komponen-komponen," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/11).
Menurut Saefullah, pembahasan di Banggar tak berbeda jauh dengan pembahasan KUA-PPAS yang menyisir kembali segala anggaran yang disepakati sebelumnya. Nantinya persoalan itu akan kembali dibahas dengan DPRD melalui komisi-komisi.


Untuk itu, Saefullah mengingatkan seluruh SKPD agar tak memasukan anggaran yang aneh hingga menimbulkan polemik seperti sebelumnya.

"Jadi harus diulik, dilihat, diteliti. Semoga dengan kejadian kemarin, semua SKPD bisa melek untuk pelototi, dilihat jangan sampai ada yang aneh-aneh," katanya.

Pembahasan soal rencana anggaran ini menuai polemik ketika anggota DPRD DKI dari fraksi PSI William Aditya membuka dokumen komponen rencana penggunaan anggaran Pemprov DKI sebesar Rp82,8 miliar melalui KUA-PPAS 2020.

[Gambas:Video CNN]

Anies awalnya merespons santai gebrakan PSI itu. Dia menyerahkan kepada publik agar menilai dan mengaku tidak khawatir dengan komentar yang disampaikan masyarakat di media sosial.

Namun, Anies ternyata tak hanya mendiamkan kritik yang awalnya dilempar PSI tersebut. Ia pun membuat tim ad hoc untuk menelisik oknum pegawai yang melakukan pemasukan data (data entry) anggaran yang ganjil. Tim tersebut diamanatkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. (psp/kid)