Dipanggil BK DPRD DKI, William PSI Dicecar soal Lem Aibon
CNN Indonesia
Selasa, 12 Nov 2019 13:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) hari ini. Usai pemeriksaan, William mengakui dicecar banyak pertanyaan seputar unggahan anggaran lem aibon senilai Rp82,8 miliar di media sosial.
"Saya menjelaskan apa yang ditanya adalah terkait kronologi dan jam meng-upload ke media sosial dan sikap politik kami terhadap APBD," kata William di DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).
William mengungkapkan sebelum pembahasan anggaran di komisi, PSI sudah meminta untuk pembukaan dokumen. Namun, saat itu William bilang DKI memiliki perbedaan pendapat karena menganggap anggaran bisa diunggah setelah disahkan.
"Tapi kami memiliki pendapat yang berbeda. Bahwa PSI beranggapan proses penganggaran harus dikawal masyarakat dari awal," ungkap dia.
"Bagaimana kami bisa mengkritisi 30 ribu anggaran disisir semua oleh anggota DPRD dengan waktu singkat?" lanjut dia.
[Gambas:Video CNN]
Pertemuan hari ini, disebut William hanya sebatas klarifikasi dan belum membahas soal sanksi. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada BK dan menunggu pertemuan selanjutnya.
"Belum ada finalisasi apakah saya melanggar kode etik. Kalau saya merasa sebagai anggota DPRD kita punya hak untuk edukasi ke publik soal anggaran. Itu saja," jelas dia.
Ditegaskan William bahwa akan tetap menggunakan media sosial sebagai bentuk untuk menampung aspirasi masyarakat. Dia mengatakan tetap menyuarakan anggaran yang ganjil dalam APBD DKI ke depannya.
"Kami tetap akan menggunakan media sosial untuk menampung aspirasi konstituen kami," kata dia.
Diketahui William selaku anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RAPBD yang dinilai janggal. Dia menyoroti anggaran itu lewat media sosial Twitter.
Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam KUA-PPAS 2020 salah satunya pengadaan lem aibon Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Kemudian juga pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. (ctr/osc)
"Saya menjelaskan apa yang ditanya adalah terkait kronologi dan jam meng-upload ke media sosial dan sikap politik kami terhadap APBD," kata William di DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).
"Tapi kami memiliki pendapat yang berbeda. Bahwa PSI beranggapan proses penganggaran harus dikawal masyarakat dari awal," ungkap dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Video CNN]
Pertemuan hari ini, disebut William hanya sebatas klarifikasi dan belum membahas soal sanksi. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada BK dan menunggu pertemuan selanjutnya.
"Kami tetap akan menggunakan media sosial untuk menampung aspirasi konstituen kami," kata dia.
Diketahui William selaku anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RAPBD yang dinilai janggal. Dia menyoroti anggaran itu lewat media sosial Twitter.
Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam KUA-PPAS 2020 salah satunya pengadaan lem aibon Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Kemudian juga pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. (ctr/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK