Tjahjo Bantah Pangkas Eselon: Merampingkan Jalur Birokrasi

CNN Indonesia | Rabu, 13/11/2019 06:09 WIB
Tjahjo Bantah Pangkas Eselon: Merampingkan Jalur Birokrasi Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (CNN Indonesia/Daniela Dinda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan masih mengkaji konsep pemangkasan jabatan eselon III dan IV di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pengkajian ini juga dilakukan terkait jabatan camat dan lurah yang terancam turut dipangkas.

"Masih pertimbangan. Tapi secara prinsip ini bukan mangkas tapi merampingkan jalur birokrasi," ujar Tjahjo di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Tjahjo mengatakan, pemangkasan di level pemerintah daerah dinilai penting untuk mempercepat izin investasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah juga akan maju.


Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati karena pemangkasan ini melibatkan banyak pihak. Terlebih, di level pemerintah pusat terdapat kementerian yang memiliki ribuan satuan kerja.
"Ada beberapa kementerian yang satkernya ribuan, ada PU (PUPR), imigrasi, kalapas, termasuk camat, lurah, kepala kantor yang tidak bisa disetarakan. Itu akan kita lihat, arahan bapak presiden hati-hati," katanya.

Tjahjo menargetkan konsep pemangkasan jabatan ini dapat segera rampung enam bulan ke depan. Menurutnya, pemerintah telah memulai pemangkasan melalui seleksi penerimaan CPNS dengan meniadakan tenaga administrasi.

"Jadi kami akan lakukan bertahap tapi cepat karena menyangkut layanan publik, mempercepat investasi. Kami ingin paling lama enam bulan itu, dengan konsep matang tinggal memasukkan saja," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Tjahjo telah menyatakan Kemenpan RB akan menjadi pionir dalam memangkas eselon tiga dan empat. Ia akan menjadikan kementerian tersebut hanya sebatas dua eselon, yakni eselon satu dan dua.

Sementara kekhawatiran hilangnya jabatan camat dan lurah itu sebelumnya disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Ini lantaran posisi camat dan lurah tidak bisa diganti oleh pejabat fungsional. Camat dan lurah merupakan jabatan struktural cenderung memiliki anak buah dan kewenangan untuk memerintah.

Berbeda dengan pejabat fungsional, cenderung tidak memiliki anak buah dan dituntut memiliki keterampilan yang berkompeten di bidang kerjanya masing-masing. (psp/ain)