Dunia Penuh Ketidakpuasan, Jokowi Minta TNI-Polri Waspada

CNN Indonesia | Rabu, 13/11/2019 16:56 WIB

Presiden Jokowi meminta TNI-Polri tak remehkan setiap peristiwa kecil di daerah. Dia berkaca dari gejolak ketidakpuasan rakyat di Hong Kong, Chile, dan Bolivia.

Presiden Jokowi meminta TNI-Polri tak remehkan setiap peristiwa kecil di daerah. (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran TNI-Polri tak meremehkan setiap peristiwa kecil yang terjadi di setiap daerah. Jokowi menyatakan para anggota TNI dan Polri harus meningkatkan kewaspadaan ketika masalah muncul.

"Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa jangan menggampangkan, karena dunia penuh, negara negara penuh dengan ketidakpuasan. Hati-hati," kata Jokowi dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Lihat juga:

Jokowi Bisiki KPK dan Polri 'Gigit' Penentang Program Rezim

Jokowi lantas mencontohkan peristiwa yang terjadi di Hong Kong. Menurutnya, demonstrasi di negara tersebut sudah berlangsung sekitar lima bulan. Aksi turun ke jalan ini diawali protes terhadap rencana aturan ekstradisi ke negara China.

Mantan wali kota Solo itu juga menyinggung demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Chile. Jokowi menyebut aksi unjuk rasa itu dipicu protes masyarakat terhadap kenaikan tarif transportasi sebesar 4 persen.

Lihat juga:

Mahfud Diminta Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Jokowi turut mencontohkan kejadian yang terjadi di Bolivia. Menurutnya, masalah yang terjadi di negara Amerika Selatan itu karena sengketa pemilihan umum yang tak ditangani secara preventif. Akhirnya Presiden Bolivia Evo Morales memutuskan untuk mundur.

"Dan contoh contoh ketidakpuasan di negara lainnya mulai banyak muncul. Hati-hati menangani hal yang kecil. Kalau kita tidak bisa antisipasi bisa melebar ke mana-mana," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Mantan gubernur DKI Jakarta pun meminta para penegak hukum untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan para kepala daerah di masing-masing wilayahnya.

Menurutnya, baik gubernur, bupati dan wali kota wajib membangun komunikasi yang baik dengan para penegak hukum, baik itu jaksa, polisi, serta hakim di wilayahnya masing-masing.

"Kalau ada salah satu dari tadi yang saya sebut tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam setiap menangani problem-problem yang ada di daerah," tuturnya.