Bobol Bank DKI, 5 Pegawai Lepas Satpol PP Jaktim Dipecat

CNN Indonesia | Rabu, 20/11/2019 10:25 WIB
Bobol Bank DKI, 5 Pegawai Lepas Satpol PP Jaktim Dipecat Ilustrasi petugas Satpol PP. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak lima oknum pegawai tidak tetap di instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur dipecat. Mereka diduga terlibat kasus pembobolan uang di Bank DKI melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

"Menurut informasi memang betul ada pegawai tidak tetap Satpol PP Jaktim yang kena (dibebastugaskan)," kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Uus Kuswanto di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (20/11).


Uus mengatakan kelima oknum pegawai tidak tetap tersebut baru beberapa bulan terakhir bekerja di Jakarta Timur. Mereka sebelumnya bertugas di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Mereka dibebastugaskan terhitung sejak Senin (18/11) berdasarkan instruksi Kepala Satpol PP Provinsi DKI Arifin bahwa seluruh oknum yang terlibat dalam pembobolan uang Bank DKI harus dipecat.

Oknum yang melakukan tindakan tersebut diperkirakan berjumlah kurang lebih 12 orang yang berdinas di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

Namun Uus tidak menceritakan lebih jauh terkait peran lima oknum pegawai lepas itu dalam dugaan kasus pembobolan uang Bank DKI.


"Kalau secara jelasnya, saya belum tahu," kata Uus saat ditanya terkait peran dari masing-masing oknum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Arifin menyebut pembobolan bank DKI itu diduga dilakukan 12 anak buahnya pada periode Mei sampai Agustus. Nilainya mencapai Rp32 miliar. Mereka diduga mengambil uang Rp32 miliar secara bertahap, namun saldo rekeningnya tak berkurang.

Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat membenarkan ada salah satu stafnya berinisial MO yang mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya perihal kasus pencucian uang.


Bank DKI Jakarta telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Begitu pun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyerahkan kasus ini kepada kepada Polda Metro Jaya.

Anies juga membebastugaskan mereka agar proses hukum berjalan tanpa mengalami kendala.

"Kalau semua tindak pidana, tentu harus diproses hukum dan dituntaskan secara hukum," kata Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/11).


[Gambas:Video CNN] (Antara/pmg)