DPR Minta Polisi Masukkan Seragam dan Tak Minder Perut Buncit

CNN Indonesia | Rabu, 20/11/2019 13:18 WIB
DPR Minta Polisi Masukkan Seragam dan Tak Minder Perut Buncit Kapolri Jenderal Idham Azis berseragam dengan baju tak dimasukkan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta anggota Polri memasukkan bagian bawah baju seragamnya dan tak perlu minder dengan perut buncit.

Hal itu ia utarakan saat Komisi III menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jendral Idham Aziz di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

"Saya itu tak terlalu sreg pak polisi ini bajunya dikeluarin. Kalau bisa seperti dulu lagi dimasukin bajunya. Dari zaman Tito [Karnavian, Kapolri sebelum Idham] baju dikeluarin, tapi kalau saya lihat polisi lebih sreg baju dimasukin lagi, lebih rapi kelihatannya, lebih dekat dengan rakyat," kata Trimedya.


Ia lantas berseloroh aparat kepolisian tak perlu minder dengan bentuk perutnya yang buncit. Ia mengatakan masalah itu bisa diatasi melalui cara berolahraga yang rutin agar bisa membentuk badan yang ideal.

Ia bahkan meminta agar Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Listyo Sigit Prabowo untuk mengecek bentuk tubuh personelnya sampai ke daerah agar mencontoh Kapolri.

[Gambas:Video CNN]
"Supaya semua jajaran polri bisa niru perutnya saudara Kapolri. Jadi kami usulkan Pak Sigit ini ke daerah juga ngecek bila perlu Kapolrinya badannya seperti ini, lihat kapolda-kapolda, kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan," kata dia.

Tak berhenti sampai disitu, Trimedya turut mengapresiasi penerbitan Surat Edaran yang diterbitkan Propam Mabes Polri untuk melaporkan oknum kepolisian yang memeras para kepala daerah.

Ia pun tak menampik bila banyak oknum kepolisian yang menyusahkan para kepala daerah dengan permintaan proyek. Data itu ia dapatkan karena banyak kader PDIP yang menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah Bupati, Wali Kota ada anggaran aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini," kata dia.

Melihat hal itu, Trimedya berharap surat edaran itu bisa berjalan efektif sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Saya usulkan jadikan Sumut (Sumatera Utara) pilot project, apalagi Wali Kota Medan [Dzulmi Eldin] baru kena sama KPK" kata dia.

(rzr/arh)