RAPBD DKI Jakarta 2020 Disepakati Rp87,9 Triliun

CNN Indonesia | Selasa, 26/11/2019 18:30 WIB
RAPBD DKI Jakarta 2020 Disepakati Rp87,9 Triliun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara DKI Jakarta 2020 disepakati kilat antara DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini. Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) Besar hari ini diputuskan DKI bakal mengelola uang sebesar Rp87,9 triliun.

"RAPBD DKI Jakarta 2020 dengan angka Rp87.956.148.476.363 disetujui," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sambil mengetok palu di Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11).

Dengan anggaran sebesar itu, target pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp57.561.162.309.490. Angka ini naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp44 triliun.


Rapat pembahasan ini digelar sejak pukul 11.00 WIB. Ada banyak persoalan dibahas, terutama menyangkut target pendapatan yang diemban oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

Pendapatan ini sangat menentukan jumlah dan kesanggupan DKI untuk mengelola anggaran DKI 2020.

Beberapa pos target anggaran yang dinaikkan adalah pajak parkir yang semula sekitar Rp1,1 triliun menjadi Rp1,35 triliun. Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula Rp1,350 triliun menjadi Rp1,4 triliun serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Rp5,8 triliun menjadi Rp5,9 triliun.

"Ini semua dinaikkan artinya dewan memberikan semangat kepada BPRD untuk bisa mendongkrak kembali pendapatan kita," kata Prasetio di tengah rapat.

Pembahasan pajak dengan BPRD berjalan cukup menarik. Para anggota dewan menghujani BPRD dengan pertanyaan.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Cinta Mega mempertanyakan besaran pajak Bahan Bakar Minyak literan yang tidak masuk sebagai pajak DKI Jakarta. Padahal menurut Cinta, di Kota Surabaya BBM literan yang masuk ke satu daerah itu dikenakan pajak.

"Ketika kami kunker ke Surabaya ribuan liter BBM yang ke Surabaya itu cukup tinggi dan dimunculkan dalam pendapatannya. Nah, saya bingung ini enggak pernah muncul ribuan liter yang masuk ke DKI," kata Cinta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan iklim ekonomi yang dibangun di Jakarta.

Prasetio berkata DKI menargetkan pajak hiburan yang tinggi dari pengusaha hiburan. Namun ada Peraturan Daerah (Perda) seperti Kawasan Tanpa Rokok. Padahal, kata dia, hiburan sangat sepi jika tidak ada pengguna rokok di dalamnya.

"Jualan wine tapi enggak ada sigar dia enggak bisa merokok. Tolong Sekda dibicarakan ke pak gubernur supaya objektif, lu mau duitnya Rp650 M (pajak hiburan) tapi enggak menyiapkan kebijakan yang bagus," ujar dia.

Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan sudah memantau pergerakan pencapaian pendapatan di DKI. Soal pajak BBM literan, ia mengaku akan berkoordinasi dengan Pertamina terlebih dahulu.

"Pendapatan kita rapat setiap minggu. Mari kita koordinasi memanggil Pertamina nanti akan kita koordinasi kan," ungkap Saefullah.

[Gambas:Video CNN]
Sementara Kepala BPRD Faisal Syafruddin menjawab deretan pertanyaan dengan membeberkan pendapatan daerah hingga hari ini. Faisal mengatakan bahwa angka pendapatan hari ini naik dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu.

"Kenaikan pajak 2019-2020 Pajak Kendaraan Bermotor naik Rp700 miliar dari 2019, pajak air tanah naik Rp10 miliar, pajak hotel naik Rp100 miliar, restoran naik Rp100 miliar, hiburan naik Rp250 miliar," jelas dia.

Selain pajak, DPRD DKI juga meminta DKI menaikkan target retribusi BUMD untuk mendongkrak pendapatan. Dalam rapat sempat juga dipertanyakan mengenai sumber pendapatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dianggap bisa menjadi pemasukan lain.

Anggota Banggar Ida Mahmuda mengatakan bahwa KLB bisa dijadikan sumber dana. Namun dijelaskan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi bahwa KLB adalah sumber pembiayaan yang dibayarkan dalam bentuk infrastruktur.

"Sebagaimana dijelaskan KLB adalah disinsentif nonfiskal jadi penyerahan dalam bentuk bahan secara akuntansi dan pembukuan tetap kita hitung serta dikonversikan," tegas Michael.

Rapat Banggar Besar selesai sekitar pukul 17.20 WIB dengan kesepakatan rancangan APBD tahun 2020 sebesar Rp87,9 triliun. Setelah disahkan, anggaran akan dikembalikan kepada para SKPD untuk dimasukkan detail anggaran. Selanjutnya, target anggaran akan dikirimkan ke Kemendagri pada 11 Desember mendatang. (ctr/wis)